Izin Vaksin, Legislator Harap Masyarakat Percaya Hasil Kajian BPOM

14-10-2021 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Andri/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto berharap rakyat percaya hasil kajian yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (POM) hingga menerbitkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) untuk vaksin Covid-19. Hal itu berkaitan dengan terbitnya izin Zifivax sebagai vaksin Covid-19 di Indonesia.

 

“Saya kira masyarakat harus percaya dengan Badan POM, sebagai lembaga yang melakukan kontrol terhadap mutu dan keamanan vaksin. Karena hanya melalui Badan POM-lah lembaga negara untuk memastikan apakah vaksin itu aman dan sehat," kata Edy Wuryanto melalui rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (14/10/2021).

 

BPOM RI, dikatakan Edy, menerbitkan izin penggunaan darurat untuk produk Vaksin Covid-19 baru dengan nama dagang Zifivax pada 7 Oktober 2021. Sebagai informasi, Vaksin Zifivax diproduksi Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical dan dikembangkan di Indonesia bersama PT Jakarta Biopharmaceutical Industry (JBio) dengan platform rekombinan protein sub-unit.

 

"Badan POM tentu telah melalui seluruh proses sehingga keluar izin penggunaan vaksin Zifivax, melalui tahapan uji dan riset yang berbasis evidence based medicine yang aman, sehingga vaksin Zifivax bisa digunakan sebagai vaksin Covid-19 di Indonesia," kata politisi PDI-Perjuangan itu. 

 

Selain izin penggunaan dari BPOM untuk Zifivax, Edy itu juga menyinggung fatwa halal dan suci dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk vaksin Zifivax. Fatwa halal tersebut, dikatakan Edy, menguatkan alasan untuk penggunaan vaksin Zifivax bagi masyarakat. “Respons cepat Majelis Ulama Indonesia dengan menerbitkan sertifikat halal memberikan jaminan bagi kehalalan vaksin ini,” jelas Edy.

 

Legislator dapil Jawa Tengah III itu berharap dengan adanya fatwa halal untuk vaksin Zifivax dari MUI, maka ada jaminan lebih bagi masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi, khususnya bagi umat Islam di Indonesia. “MUI satu-satunya yang menjamin kehalalan dengan segala proses yang dilalui. Itu yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, khususnya warga muslim agar ada kepercayaan terhadap vaksinasi," jelas Edy.

 

"Dua lembaga ini (BPOM dan MUI) telah bekerja dengan baik, dan itu yang sangat diharapkan masyarakat. Apalagi pemerintah sebagaimana disampaikan Presiden menargetkan pada akhir tahun ini vaksinasi mencapai 70 persen," tambahnya. Dengan adanya penambahan vaksin Zifivax, Edy menilai masyarakat akan mempunyai banyak pilihan untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19.

 

Dia yakin pemerintah akan membuat keputusan tepat untuk mempercepat tercapainya target vaksinasi di Indonesia. “Misalnya warga muslim yang sangat membutuhkan, tentu akan memilih jenis vaksin yang sesuai dengan nuraninya dan ini tidak perlu diperdebatkan. Perlu diingat lagi bahwa Pemerintah tentu tidak akan gegabah dalam menentukan sesuatu, melalui standar tata pembuatan vaksin, evidence base science, saintifiknya diikuti," pungkasnya. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Charles Honoris Tekankan Pentingnya Evaluasi Dalam Penetapan UMK di Kabupaten Badung
07-12-2021 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, Kabupaten Badung mengalami kenaikan upah minimun kabupaten (UMK) tahun 2022 yang...
Penetapan UMP Harus Patuhi Regulasi
07-12-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan, pihaknya memberikan perhatian khusus pada penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 di...
Komisi IX Harap ‘Booster’ Vaksin Covid-19 Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu
07-12-2021 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta booster vaksin Covid-19 yang akan dilaksanakan tahun 2022 diberikan secara geatia...
Melkiades Laka Lena: Kebijakan Pencegahan Omicron Harus Tegas
07-12-2021 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai, salah satu penyebab terjadinya gelombang kedua kasus Covid-19 adalah...