Sinergi, Kunci Penyelesaian Permasalahan Pelabuhan Perikanan Untia

15-10-2021 / KOMISI IV

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini usai meninjau Pelabuhan Perikanan Untia, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (14/10/2021). Foto: Nadia/Man

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menyatakan, perlu sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga Stakeholders lainnya untuk dapat segera mengesahkan dan mengeluarkan organisasi kepengurusan Pelabuhan Perikanan Untia. Hal tersebut menjadi penting agar pelabuhan ini dapat segera difungsikan dan menjadi sentralisasi pelabuhan perikanan bertaraf nasional di Sulawesi Selatan.

 

""Saya merasa ironis dengan potensi yang dimiliki Sulawesi selatan ini. Salah satu yang menjadi penghambat, pertama adalah tentang organisasi yang belum selesai. Sebenarnya KKP sudah memberikan struktur organisasi kepada KemenPAN-RB," ungkap Anggia usai meninjau Pelabuhan Perikanan Untia, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (14/10/2021).

 

Dirinya mengaku heran, seharusnya organisasi itu sudah selesai ketika masih di tahap perencanaan. "Makanya pertanyaan kami juga, saya terutama, kemarin dulu planning-nya seperti apa, kok sampai hari ini organisasi belum ada," tuturnya.

 

Selain itu, Anggi juga menambahkan bahwasannya pengelolaan Pelabuhan Perikanan Untia ini perlu effort yang luar biasa dari seluruh pihak. Mengingat pelabuhan ini bukanlah pelabuhan excisting yang memang sudah ada sejak dulu, namun ini adalah pelabuhan baru, dimana masyarakat juga masih terbiasa dengan pelabuhan induk sebelumnya.

 

Senada dengan Anggia, Anggota Komisi IV DPR RI Azikin Solthan mengusulkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan agar dapat berkoordinsi dengan KemenPAN-RB, agar struktur organisasi pelabuhan perikanan untia ini segera dikeluarkan. "Kami minta kepada pak Dirjen Tangkap KKP agar juga membantu upaya2 agar struktur organisasi daripada pelabuhan itu cepat disahkan oleh MenPAN," pungkasnya.

 

Turut hadir dalam kunker reses Komisi IV DPR RI masa persidangan I Masa Persidangan 2021-2022 diantaranya; Vita Ervina (F-PDI Perjuangan), Firman Soebagyo, Hanan Rozak (F-Golkar), Renny Astuti (F-Gerindra), Abdullah Tuasikal, Sulaiman Hamzah (F-NasDem), Andi Akmal Pasluddin (F-PKS), Muhammad Syafrudin dan Fachry Pahlevi Kanggoasa (F-PAN). (ndy/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Johan Rosihan Desak Pemerintah Prioritaskan Produksi CPO Nasional untuk Kepentingan Dalam Negeri
06-12-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendesak pemerintah untuk berani menetapkan kuota tertentu dari produksi Crude Palm Oil...
Pemerintah Diminta Alihkan Stok Minyak Goreng untuk Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri
03-12-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada pemerintah untuk segera membuat regulasi agar terjadi pengalihan suplai minyak...
Butuh Regulasi untuk Tengahi Persoalan Peternak dan Petani Jagung
01-12-2021 / KOMISI IV
Para peternak dan petani jagung menghadapi persoalan yang saling berlawanan. Anggota Komisi IV DPR RI Muhtarom menilai, dibutuhkan regulasi untuk...
Komisi IV Pastikan Daerah Rawan Karhutla Tertangani dengan Baik
01-12-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyampaikan, semua daerah yang termasuk wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus...