Legislator Pertanyakan Penunjukan KAI Pimpin Konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung

15-10-2021 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. Foto: Ist/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mempertanyakan penunjukkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung seperti yang tertuang dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang terbit pada 6 Oktober. Toriq mengungkapkan, ia tidak ingin perusahaan publik ini terseret ke dalam pusaran permasalahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

 

Menurut Anggota F-PKS DPR RI itu, mega proyek tersebut sebelumnya mengalami pembengkakan kebutuhan investasi sebesar Rp27,17 triliun menjadi Rp 113,9 triliun hingga penundaan pengerjaannya. Demikian disampaikan Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Jumat (15/10/2021).

 

“Saat Wijaya Karya menjadi pemegang saham terbesar, terjadi pembengkakan nilai investasi. Hal ini menyebabkan perubahan komposisi saham ini tidak diperhitungkan dalam feasibility study (FS). Saya tidak Ingin proyek kereta cepat ini malah menjadi sumber masalah yang bisa membuat aset milik PT KAI berpotensi tergadaikan akibat pembengkakan kebutuhan investasi,” ujar Toriq.

 

Toriq menegaskan, pembangunan proyek kereta cepat belum prioritas terlebih rakyat sedang menderita akibat pandemi. Terkait hal itu, Toriq menekankan pemerintah harus bisa menunda proyek-proyek yang tidak perlu. Toriq menyebut, jika sampai ada tindakan meneruskan proyek kereta cepat tersebut maka tidak berbanding lurus dengan manfaat yang akan didapat oleh rakyat.

 

“Sebelumnya, kami juga telah menyatakan suntikan Penyertaan Modal untuk proyek kereta cepat oleh pemerintah tidaklah tepat. Apalagi kemudian menunjukkan PT KAI pimpin konsorsium. Pembangunan proyek kereta cepat belum prioritas. Rakyat sedang menderita akibat pandemi. Pemerintah harus bisa menunda proyek-proyek yang tidak perlu,” pungkas Toriq. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bahas RUU Jalan, Perlu Keseimbangan antara Kepentingan Pemerintah, Swasta dan Rakyat
23-11-2021 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Sudewo menilai,dalam revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,perlu ada satu keseimbangan antara kepentingan...
Bahas RUU Jalan, Komisi V Apresiasi Masukan ATI tentang Tol
23-11-2021 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengapresiasi masukan terkait jalan tol yang disampaikan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI)....
Ketua Komisi V dan Menteri PUPR Tinjau Banjir Sintang
22-11-2021 / KOMISI V
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau beberapa lokasi di...
Komisi V Dukung Tujuh Usulan Prioritas Pembangunan di Rembang
20-11-2021 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi mendukung tujuh dari 18 usulan pembangunan infrastrutur yang diajukan oleh Pemerintah...