Komisi III Pantau Penanganan Kasus oleh Polda dan BNNP Sulut

15-10-2021 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sulut beserta jajaran Kapolres se-Sulut, Kepala BNNP Sulut, Kepala BNNK se-Sulut, di Mapolda Sulut, Manado, Kamis (14/10/2021). Foto: Diapa/Man

 

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI mendapati informasi sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara dan BNN Provinsi Sulawesi Utara. Di antaranya mengenai Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan pertambangan emas di kawasan hutan lindung terkait ditangkapnya kasus korupsi Bupati Minahasa Utara. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh ingin ke depannya kasus ini terus dipantau, dan hal ini pun juga menjadi perhatian khusus dari Komisi III DPR RI.

 

“Jadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI, termasuk juga kelangkaan solar di daerah Pineleng, Manado,” kata Pangeran saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sulut beserta jajaran Kapolres se-Sulut, Kepala BNNP Sulut  beserta jajaran Kepala BNNK se-Sulut, di Mapolda Sulut, Manado, Kamis (14/10/2021).

 

Pangeran juga mendapati kendala minimnya anggaran yang dialami mitra kerja Komisi III DPR RI di Sulut. Ia meminta hal ini dapat diatasi, jangan sampai banyak kasus yang terlantar oleh karena kekurangan anggaran. “Terkait anggaran, kami juga meminta kepada Kapolda agar ke depannya kami bisa memperjuangkan kendala yang sejauh ini terjadi. Kami akan coba mengawal juga kepada Kapolri supaya anggaran di Polda Sulawesi Utara ini bisa ditingkatkan lagi,” pungkas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

 

Selain itu, Pangeran juga mendorong adanya kerja sama mitra kerjanya untuk dapat melindungi warga Sulut dari peredaran narkoba. Pasalnya letak Sulut berbatasan dengan Filipina. Ia berharap ke depannya terdapat sinergi antara Polri, BNN, maupun elemen lainnya. “Terkait dengan maraknya peredaran narkoba, Sulut yang berbatasan dengan negara luar ini juga sangat miris. Dilaporkan Kepala BNN Sulut, anggaran itu hanya kurang lebih Rp4 miliar untuk menanggulangi narkoba. Jadi nanti kita juga akan sampaikan ini kepada pusat,” tegasnya.

 

Pangeran juga mengapresiasi adanya sinergi dan kerja sama yang baik antara kepolisian maupun pihak terkait lainnya dalam penanganan pandemi Covid-19. “Harapan kami terkait dengan penanganan Covid-19 cukup bagus. Kami sudah diskusi dengan Kapolda bahwa masyarakat Sulawesi Utara yang sudah divaksinasi kurang lebih 40 persen dan sudah turun pada level 2. Hal ini harus terus dipertahankan bahkan bisa ditingkatkan. Mudah-mudahan ini segera pulih ke level 1,” tutup legislator dapil Kalimantan Selatan I tersebut. (dip/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Eva Yuliana Dukung Peningkatan Kesejahteraan Jaksa
27-11-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mendukung penuh peningkatan kesejahteraan atau tunjangan para jaksa untuk dimasukkan dalam pembahasan Rancangan...
Pentingnya Jaminan Perlindungan Pekerja Bagi Jaksa
27-11-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengatakan bahwa penting bagi Jaksa untuk mendapatkan jaminan perlindungan dalam menjalankan profesinya untuk...
Komisi III Serap Masukan RUU Kejaksaan di Bali
26-11-2021 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melakukan kunjungan...
RUU Kejaksaan Pertimbangkan Pengawalan Kepada Jaksa
25-11-2021 / KOMISI III
{Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Kejaksaan Adies Kadir saat memimpin pertemuan Komisi III DPR RI...