Komisi III Pantau Penanganan Kasus oleh Polda dan BNNP Sulut

15-10-2021 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sulut beserta jajaran Kapolres se-Sulut, Kepala BNNP Sulut, Kepala BNNK se-Sulut, di Mapolda Sulut, Manado, Kamis (14/10/2021). Foto: Diapa/Man

 

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI mendapati informasi sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara dan BNN Provinsi Sulawesi Utara. Di antaranya mengenai Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan pertambangan emas di kawasan hutan lindung terkait ditangkapnya kasus korupsi Bupati Minahasa Utara. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh ingin ke depannya kasus ini terus dipantau, dan hal ini pun juga menjadi perhatian khusus dari Komisi III DPR RI.

 

“Jadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI, termasuk juga kelangkaan solar di daerah Pineleng, Manado,” kata Pangeran saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sulut beserta jajaran Kapolres se-Sulut, Kepala BNNP Sulut  beserta jajaran Kepala BNNK se-Sulut, di Mapolda Sulut, Manado, Kamis (14/10/2021).

 

Pangeran juga mendapati kendala minimnya anggaran yang dialami mitra kerja Komisi III DPR RI di Sulut. Ia meminta hal ini dapat diatasi, jangan sampai banyak kasus yang terlantar oleh karena kekurangan anggaran. “Terkait anggaran, kami juga meminta kepada Kapolda agar ke depannya kami bisa memperjuangkan kendala yang sejauh ini terjadi. Kami akan coba mengawal juga kepada Kapolri supaya anggaran di Polda Sulawesi Utara ini bisa ditingkatkan lagi,” pungkas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

 

Selain itu, Pangeran juga mendorong adanya kerja sama mitra kerjanya untuk dapat melindungi warga Sulut dari peredaran narkoba. Pasalnya letak Sulut berbatasan dengan Filipina. Ia berharap ke depannya terdapat sinergi antara Polri, BNN, maupun elemen lainnya. “Terkait dengan maraknya peredaran narkoba, Sulut yang berbatasan dengan negara luar ini juga sangat miris. Dilaporkan Kepala BNN Sulut, anggaran itu hanya kurang lebih Rp4 miliar untuk menanggulangi narkoba. Jadi nanti kita juga akan sampaikan ini kepada pusat,” tegasnya.

 

Pangeran juga mengapresiasi adanya sinergi dan kerja sama yang baik antara kepolisian maupun pihak terkait lainnya dalam penanganan pandemi Covid-19. “Harapan kami terkait dengan penanganan Covid-19 cukup bagus. Kami sudah diskusi dengan Kapolda bahwa masyarakat Sulawesi Utara yang sudah divaksinasi kurang lebih 40 persen dan sudah turun pada level 2. Hal ini harus terus dipertahankan bahkan bisa ditingkatkan. Mudah-mudahan ini segera pulih ke level 1,” tutup legislator dapil Kalimantan Selatan I tersebut. (dip/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pantau Penanganan Covid-19, Komisi III Sambangi Polda dan Kejati Lampung
22-01-2022 / KOMISI III
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Lampung menitikberatkan adanya sinergitas dan keseriusan Aparat Penegak Hukum (APH), baik...
Johan Budi: Jangan Ada Penyalahgunaan Wewenang di BNN
21-01-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi meminta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol.Petrus Reinhard Golose bertindak tegas terhadap...
Aparat Penegak Hukum Harus Bertindak Atasi Sengketa Lahan di Sentul
20-01-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir geram setelah mendapatkan penjelasan dari warga Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, terkait...
Komisi III Akan Telusuri Persoalan Sengketa Tanah antara Warga dan Sentul City
20-01-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengusulkan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III untuk melakukan kunjungan demi menelusuri persoalan...