Atasi Pinjol Ilegal, Perbankan Diminta Jemput Bola dan Permudah Akses Masyarakat ke Bank

16-10-2021 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyambut baik arahan Presiden Joko Widodo kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Jhonny G Plate, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, terkait penindakan pinjaman online (pinjol) ilegal, karena telah meresahkan masyarakat. Anis mengapresiasi langkah presiden yang langsung turun menangani masalah pinjol illegal.

 

“Karena kasus-kasus yang muncul akibat pinjol illegal sudah sangat meresahkan masyarakat,” kata Anis dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Jumat (15/10/2021). Anis menyatakan keprihatinannya atas kasus yang merupakan dampak dari pinjol ilegal. Kegiatan-kegiatan penagihan yang dilakukan oleh pinjol illegal yang cenderung menteror para nasabah dan dilakukan dengan cara-cara tidak manusiawi menjadi sorotannya. Tidak sedikit masyarakat yang merasa malu karena kasus tunggakannya di sebar kepada teman-temannya yang mengakibatkan gangguan mental bahkan nekat melakukan tindakan bunuh diri.

 

“Ini sudah melampaui batas,” tutur Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini. Ia menegaskan, OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi industri jasa keuangan termasuk pinjol. Anis menyatakan, DPR sudah sering bertanya dan meminta keterangan kepada OJK terkait dengan pinjol. OJK sendiri sudah memiliki Satgas Waspada Investasi (SWI) yang diberi tugas untuk mengawasi pinjol. OJK pun memiliki kewenangan untuk menutup dan memblokir pinjol ilegal bekerja sama dengan Kominfo.

 

“Namun nyatanya tidak mudah, karena menurut OJK ditutup satu tumbuh pinjol lebih dari satu. Ini sebagai dampak dari teknologi digital yang bisa membuat aplikasi kapan saja dan dari mana saja,” ujar Anggota DPR dari daerah perwakilan Jakarta Timur ini. Anis menjelaskan permasalahan secara makro. Bahwa saat ini masyarakat membutuhkan uang, sementara untuk pinjam ke bank syaratnya banyak dan diluar kemampuan masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak bankable, akhirnya memilih pinjol yang lebih mudah.

 

“Di sinilah tugas perbankan harus dikembangkan. Bagaimana menjemput bola dengan memberikan akses lebih mudah untuk masyarakat,” tegas Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini. Terkait dengan mudahnya pinjol mendapatkan data masyarakat dalam hal ini nomor telfon, Anis mendorong agar Kominfo bisa meningkatkan kerjasamanya dengan OJK walaupun selama ini sudah tergabung dalam SWI.

 

“Harus ada tindakan lebih tegas dan sinergi. Kominfo mendeteksi dan memblokir pinjol illegal, OJK bekerja sama dengan stakeholder di masyarakat meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Minimalnya masyarakat harus jeli melihat mana pinjol yang berizin OJK dan mana yang ilegal. Sehingga Ketika terjadi kasus, pinjol yang bersangkutan bisa segera diberikan sanksi,” pungkas Anis. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Setujui Anggaran Penerimaan Operasional Bank Indonesia
29-11-2021 / KOMISI XI
DPR RI melalui Komisi XI menyepakati Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI). Terdiri dari anggaran penerimaan operasional Bank Indonesia tahun...
Anis Byarwati: UU Cipta Kerja Seharusnya Inkonstitusional Tanpa Syarat
28-11-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan tanggapan terhadap keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun...
Legislator Dorong BI Jaga Inflasi dan Stabilisasi Rupiah
25-11-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengapresiasi upaya Bank Indonesia (BI) dalam menjaga inflasi serta kestabilan nilai tukar...
DPR-Pemerintah Sepakat Pembahasan RUU HKPD Dibawa ke Rapat Paripurna
23-11-2021 / KOMISI XI
Komisi XI DPR dan pemerintah sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD)...