Komisi X akan Tindaklanjuti soal Kebijakan Tunggal Perizinan Bagi Industri Event

19-10-2021 / KOMISI X

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam RDPU dengan beberapa asosiasi yang bergerak dalam industri even, termasuk di dalamnya yakni Forum Backstagers Indonesia, APMI, FESMI, IVENDO, APPARA, ASPERAPI, SPMI, IMARINDO, INCCA, dan LIVE. di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10/2021). Foto: Eno/Man

 

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa asosiasi yang bergerak dalam industri even, termasuk di dalamnya yakni Forum Backstagers Indonesia, APMI, FESMI, IVENDO, APPARA, ASPERAPI, SPMI, IMARINDO, INCCA, dan LIVE. Huda mengatakan, sudah mencatat semua  masukan dan aspirasi yang disampaikan para pelaku industri event di Indonesia kepada Komisi X DPR RI.

 

“Ada beberapa isu yang ingin saya highlight dan semoga ini bisa kita follow up. Pertama adalah menyangkut soal perizinan. Tuntutan supaya pemerintah mengeluarkan izin (even) secepatnya akan menjadi tuntutan kita bersama,” ucap Huda di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10/2021).

 

Huda menyatakan, masalah yang menyangkut perizinan (melakukan event) ini sudah tidak bisa lagi ditunda-tunda dan berharap pemerintah bisa memberikan izin tersebut. “Betapa pentingnya merelevansikan perizinan digital dan bukan lagi konvensional supaya lebih efektif. Dengan jalur digitalisasi ini akan ‘banyak meja’ yang selesai karena proses digitalisasi. Dengan proses digitalisasi itu juga bisa menjawab isu banyaknya pintu dan banyaknya orang yang mengantri kebijakan selama ini,” tuturnya.

 

Ia menegaskan, target jangka pendeknya yaitu adanya kebijakan tunggal, satu suara semua stakeholder pihak pemerintah menjadi sangat penting, mulai dari Satgas Covid, Kemendagri, maupun pemerintah daerahnya.

 

“Saya memberi catatan tegas menyangkut soal belum adanya kebijakan tunggal. karena yang terjadi adalah di satu sisi stakeholder pemerintah yang lain mengeluarkan kebijakan sementara di sisi yang lain merasa dengan mandate yang dia punya merasa punya hak untuk memberhentikan (event),” ujarnya.

 

Huda setuju, salah satu follow up-nya adalah membentuk forum yang lebih besar untuk duduk bersama dengan Komisi II dan Komisi III DPR RI bersama dengan seluruh pihak pemerintah supaya ini menjadi concern bersama. “Kebijakan tunggal ini sangat penting. Kita akan follow up isu kebijakan tentang mengeluarkan izin ini,” tandas Huda.

 

Sebelumnya, Perwakilan Forum Backstagers Indonesia menyampaikan, pandemi Covid 19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia kenyataannya memang manghancurkan roda-roda ekonomi. Termasuk industri event pun juga merasakan dampaknya. Kurun waktu dua tahun ini, para pengusaha atau event organizer mau tidak mau, suka tidak suka, mati suri. Dampak ini tentu menyebabkan industri ini hampir semua kolaps, dimana para pengusaha yang sudah tidak mampu lagi mempekerjakan para karyawannya.

 

Sehubungan dengan informasi yang beredar terkait statemen dari Menkominfo perihal diizinkannya mengadakan perhelatan dan pertemuan berskala besar tentu sangat memberikan angin segar buat para pelaku industri event organizer. Tetapi, hal  ini tentu harus diperjelas seperti apa sebenarnya situasinya.

 

Beberapa hal strategis yang mengemuka dalam pertemuan tersebut di antaranya yaitu memohon dukungan agar kegiatan Event & MICE dapat bergulir kembali namun tetap dengan penerapan protokol kesehatan sebagai salah satu strategi adaptasi selama pandemi; Penegasan regulasi pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan event.

 

Kemudian, memprioritaskan profesional organizer di bawah naungan asosiasi untuk mengelola event;  Event di lingkup pemerintahan & BUMN dalam hal ini mendorong adanya kesepakatan bersama yang diatur dalam bentuk peraturan menteri maupun dalam bentuk MoU antara DPR, KemenPAN RB, Kementerian BUMN & BPK.

 

Terkait pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny G. Plate bahwa kegiatan MICE dan Event berskala besar diijinkan dibuka kembali, para pengusaha event menyatakan, di satu sisi informasi ini memang menjadi berita baik bagi pelaku industri. Namun di lain sisi informasi ini tidak dibarengi dengan aturan yang jelas dan koordinasi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah, utamanya Kepolisian, Gubernur, Satgas Daerah dan bupati/wali kota sehingga terjadi perlakuan yang berbeda antar daerah. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Gali Informasi Persiapan PTM di Tebing Tinggi
29-11-2021 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan, Komisi X DPR RI menggali informasi untuk mendapat data dan...
Puti Guntur Apresiasi Pemkot Surabaya yang Lakukan PTM Secara Ketat dan Bertahap
27-11-2021 / KOMISI X
Kota Surabaya saat ini berada di level 1 sebaran Covid-19. Dengan status tersebut, seharusnya sekolah-sekolah yang ada di Surabaya sudah...
Bramantyo Sambut Baik Usulan Penambahan Waktu Belajar saat PTM
27-11-2021 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo menyambut baik usulan yang disampaikan oleh Dewan Pendidikan Kota Surabaya terkait penambahan jam...
Komisi X Apresiasi Penerapan PTM di Surabaya
27-11-2021 / KOMISI X
Wakil Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang dilakukan di sekolah-sekolah di...