Pedoman RIA Permudah Penyusunan Naskah Akademik Maupun RUU

19-10-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL

Ketua Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul saat peluncuran pedoman RIA di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10/2021). Foto: Jaka/Man

 

Ketua Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul menilai kehadiran pedoman Regulatory Impact Analysis (RIA) yang diluncurkan Sekretariat Jenderal DPR RI akan mempermudah dalam penyusunan naskah akademik maupun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dilakukan Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan pelayanan.

 

“Iya (pedoman RIA) tentu mempermudah dalam arti ada tools-nya, ada kerangkanya. Jadi, kan kalau mau membuat makalah, ada metodenya. Jadi kalau ada metodenya kan bisa mempermudah. Jadi dari sisi (penyusunan) itu betul,” ujar Sensi, sapaan akrab Inosentius Samsul usai peluncuran pedoman RIA di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10/2021). Turut hadir Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas.

 

SAKSIKAN VIDEO TERKAIT: LAUNCHING/SOSIALISASI REGULATORY IMPACT ANALYSIS (RIA)

 

Sensi menjelaskan, dengan hadirnya pedoman RIA ini, akan menjadi alat yang mampu menggali lebih lanjut dengan mempertimbangkan perspektif lain seperti nilai Pancasila, nilai lingkungan hidup, sistem pemerintahan, sisi gender dan lainnya. Dengan semua aspek yang ter-cover dalam RUU maupun naskah akademik, lanjut Sensi, nantinya dapat mengantisipasi hal lain, seperti kelompok terdampak, apa saja dampaknya, dan lainnya.

 

“(Ketika) Kita membuat naskah RUU, yang ternyata membutuhkan SDM dengan kemampuan khusus, itu bisa kita antisipasi. Jadi, mempermudah dalam hal (penyusunan naskah RUU) itu,” imbuh Sensi. Diketahui, dalam pembentukan pedoman ini, selain  melibatkan internal Badan Keahlian DPR, juga melibatkan berbagai pakar dari perguruan tinggi dan mengundang pula pakar pakar internasional dalam forum diskusi.

 

Adapun metode ini sudah digunakan secara internasional seperti negara-negara di Eropa dan Amerika, bahkan di instansi Pemerintah Indonesia. Namun menurut Sensi, yang membedakan yakni spesifikasi dalam metode karena disesuaikan pada lembaga yang bersangkutan. Selain itu, pada pedoman RIA ini pun dibentuk berdasarkan perkembangan terakhir sehingga akan lebih kontekstual dengan DPR RI.

 

“Kalau DPR ini (cakupan pembahasan dalam naskah akademik maupun RUU) kan umum sekali. Jadi semua urusan ini  harusnya bermuara ke DPR. Jadi, kita tools-nya juga harus banyak. Kalau di Kementerian Kelautan, pasti dia sisinya adalah sisi aspek kelautan,” terang Sensi.

 

Pada akhirnya Sensi berharap pedoman RIA ini dapat membantu proses alat kerja di DPR untuk memiliki standar yang baku, sehingga semua akan bekerja dengan standar yang sama, termasuk universitas yang bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI. Selain itu, dia berharap output RUU dapat lebih fokus, lebih dalam analisisnya sehingga kualitas menjadi lebih baik. (hal/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pegawai Purna Bakti Setjen DPR Diharap Dapat Mengabdi pada Masyarakat
29-11-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha melepas lima pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang memasuki masa pensiun...
DPR Siap Jadi Tuan Rumah, Puan Akan Hadiri IPU Assembly di Madrid
24-11-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani akan menghadiri secara langsung gelaran...
Kerja Sama BK DPR dan Tel-U Ditandatangani
22-11-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kerja sama nota kesepahaman antara Badan Keahlian DPR RI (BK DPR) dan Telkom University (Tel-U) ditandatangani. Kerja sama ini bagian...
DPR Dukung Pembangunan Satu Data Nasional
22-11-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
DPR RI terus mendukung pembangunan satu data nasional seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu...