Revisi UU OJK Diperlukan untuk Penguatan Perlindungan Masyarakat

19-10-2021 / LAIN-LAIN

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno dalam Forum Legislasi bertema "Berantas Pinjol Ilegal, Seberapa Kuat Aturan OJK" di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10/2021). Foto: Opi/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menilai revisi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) diperlukan dalam rangka penguatan perlindungan masyarakat, terlebih di saat maraknya kasus pinjaman online (pinjol) ilegal seperti saat ini. Hendrawan memastikan pembahasan revisi UU OJK ini akan diselesaikan pasca diselesaikannya pembahasan RUU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (HKPD).

 

“Yang jelas di masa sidang nanti Bulan November sampai Desember, kita akan selesaikan RUU HKPD dulu. Nah, berarti Komisi XI di tahun ini sudah selesaikan dua UU, yaitu UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU HKPD. Nah, baru nanti akan mengerjakan yang lain di sektor keuangan,” ujar Hendrawan dalam Forum Legislasi bertema ‘Berantas Pinjol Ilegal, Seberapa Kuat Aturan OJK?’, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10/2021).

 

Politisi PDI-Perjuangan ini menjelaskan rencana untuk merevisi UU OJK ini telah lama disuarakan. Pun revisi UU OJK ini telah masuk dalam RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024 serta akan didesain dalam bentuk omnibus law bersamaan dengan UU lain terkait dengan sektor keuangan. “UU OJK yang saat ini ada khususnya untuk perlindungan masyarakat masih diperlukan penguatan,” tambah Hendrawan.

 

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menilai perlindungan masyarakat menjadi salah satu tugas dan fungsi utama, sebagaimana amanat dalam UU tersebut Bab IV Pasal 28-31. “Oleh karenanya, ada mekanisme penyelesaian jika terjadi persoalan. Pertama, internal dispute resolution itu yang harus dilakukan perusahaan dengan konsumennya,” jelas Sari Putih.

 

“Tapi apabila memang tidak bisa, OJK bisa memfasilitasi dengan melihat fakta-fakta yang ada dan melihat pada perjanjian,” lanjutnya. OJK juga akan terus mendorong perusahaan pinjol untuk terus meningkatkan transparansi dalam hal pemberian bunga, denda, serta manfaat atau risiko yang harus dipahami penerima pinjaman. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tanpa Penyelesaian RUU KUHP, 'Restorative Justice' dalam UU Kejaksaan Tak Akan Terpenuhi
07-12-2021 / LAIN-LAIN
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan telah disetujui dan ditetapkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna...
PIA DPR RI Berbagi Kasih Sambut Natal
07-12-2021 / LAIN-LAIN
Pandemi memang belum sepenuhnya berakhir, bahkan varian baru Covid-19 pun mulai "menghantui" Indonesia. Namun Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI...
Willem Wandik Ajak Masyarakat Doa Bersama atas Bencana Letusan Semeru
05-12-2021 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Willem Wandik mengajak masyarakat Indonesia untuk berdoa bersama atas terjadi bencana letusan Gunung Semeru. Ia pun juga...
Ekonomi Global Pulih, Walau Tak Merata
03-12-2021 / LAIN-LAIN
Memasuki tahun kedua pandemi Covid-19 ini, perekomomian global mulai menunjukkan pemulihan. Hanya saja pemulihan tersebut tidak merata di semua negara....