Guspardi: Bawaslu Harus Berani dan Berintegritas Tinggi

21-10-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto: Dok/nvl

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus berani dan menunjukkan integritas tinggi serta bekerja secara  profesional dan proporsional dalam peranannya melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

 

Menurutnya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 Desember 2020 yang lalu merupakan pesta demokrasi tersulit yang dilaksanakan di Indonesia. Karena dilangsungkan dalam keadaan yang tidak normal dan negara tengah mengalami wabah pandemi Covid-19.

 

Ia menyampaikan, dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan penyelenggara pemilu, pelaksanaan pilkada serentak bisa dikatakan sukses dilaksanakan dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 77,02 persen. dari target 77,5 persen.

 

"Yang tak kalah penting bahwa pelaksanaan pilkada 2020 berlangsung tertib dengan penegakan protokoler kesehatan yang ketat. Sehingga tidak terjadi klaster baru Covid-19 dari pelaksanaan pilkada serentak 2020," ujar Guspardi dalam siaran persnya, (21/10/2021).

 

Legislator dapil Sumatera Barat II itu menjelaskan, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu berjalan relatif baik. Namun harus diakui terkadang Bawaslu harus bacakak (silang pendapat) dengan KPU dan DKPP demi menjaga netralitas dan menegakkan aturan sesuai aturan main yang telah ditetapkan. Masih banyak temuan dan catatan diberikan oleh Bawaslu dalam setiap tahapan pilkada yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

 

"Sebagai pengawas dalam setiap tahapan pemilu, Bawaslu mesti berani menunjukkan perannya sebagai wasit yang adil, tegas dan berani menindak setiap pelanggaran yang terjadi. Bawaslu harus lebih menampakkan peran dan fungsinya. Jika salah maka harus berani menyatakan salah, itulah mental pengawas. Peran serta masyarakat juga harus didorong agar berani melapor ke Bawaslu setempat jika melihat adanya indikasi kecurangan dan pelanggaran," tandasnya. 

 

Oleh karena itu, lanjutnya, Bawaslu perlu memperkuat jajaran pengawas Pemilu dengan kapasitas dan kemampuan yang merata di seluruh wilayah pemilihan yang diawasi. Kemudian juga merawat jejaring masyarakat sipil yang telah berpartisipasi dalam pemantauan Pemilu.

 

"Sinergitas dan efektivitas serta kerjasama kelembagaan perlu terus dibina. Harapannya agar kompetisi dalam pemilu dan pilkada berjalan dengan fair dan dapat menghasilkan para pemimpin yang berkualitas untuk mensejahterakan masyarakat," pungkas Anggota Baleg DPR RI tersebut. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masalah DPT Pemilu Tak Boleh Terulang
25-01-2022 / KOMISI II
DPR RI, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati tanggal pemungutan suara Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024. Pemilu...
Penetapan Jadwal Pemilu Jawab Ketidakpastian Demokrasi Prosedural di Indonesia
24-01-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizami Karsayuda menegaskan penetapan jadwal pemungutan suara Pemilu pada 14 Februari 2024 menjawab ketidakpastian...
Saan Mustopa Beri Dua Catatan Terkait Penyelenggaraan Pemilu 2024
24-01-2022 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa memberikan dua catatan penting terkait soal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yakni mengenai...
Pemungutan Suara Pemilu Disepakati 14 Februari 2024
24-01-2022 / KOMISI II
Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat bahwa penyelenggaraan...