Umrah Bagi RI Dibuka Lagi, DPR Minta Pemerintah Jamin Prokes Calon Jemaah

22-10-2021 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: Dok/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyambut baik rencana Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang siap membuka pintu bagi jemaah Indonesia yang hendak menjalani ibadah umrah. Meski begitu, Ace meminta agar pemerintah menjamin protokol kesehatan (prokes) calon jemaah Indonesia.

 

“Alhamdulillah, tentu kita patut bersyukur atas dibukanya kembali ibadah umrah untuk umat muslim Indonesia. Ini merupakan kabar yang menggembirakan yang diharapkan dapat memenuhi kerinduan umat Islam Indonesia untuk ke tanah suci,” ujar Ace dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (22/10/2021).

 

Politisi Partai Golkar itu memuji diplomasi pemerintah dengan Kerajaan Saudi terlebih perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia yang membaik menjadi catatan dari Arab Saudi. "Kebijakan kembali membuka jemaah umrah oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia tidak lepas dari semakin terkendalinya penanganan Covid-19 di Indonesia,” paparnya.

 

Legislator dapil Jawa Barat II tersebut menyatakan, meski Arab Saudi sudah menyatakan siap kembali menerima jemaah Indonesia namun tanggal pasti keberangkatan umrah masih belum diputuskan. Terkait hal itu, sambung Ace, pemerintah diminta segera menindaklanjuti persiapan keberangkatan calon jemaah.

 

"Yang harus ditindaklanjuti secara teknis adalah sejauh mana persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan pihak Arab Saudi terkait teknis penyelenggaraan umrah. Tentunya, terkait protokol kesehatan dan skema biaya penyelenggaraan umrah yang akan diberikan kepada penyelenggara umrah di Indonesia harus dipersiapkan secara matang,” sambung Ace. 

 

Ace berharap, meningkatnya animo masyarakat untuk kembali menjalankan ibadah umrah dapat diimbangi penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ace juga mengungkapkan, DPR meminta pemerintah menjamin keselamatan serta kesehatan jemaah selama menjalankan umrah untuk menghindari risiko penularan Covid-19.

 

“Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama kami mohon segera menindaklanjutinya dengan melakukan pembicaraan secara teknis pelaksanaan detailnya. Terutama, soal protokol kesehatan dan ketentuan yang terkait dalam penyelenggaraan umrah di Arab Saudi,” tandas Ace.

 

Ace pun mengingatkan pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan calon jemaah yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi Covid-19. Selain itu, Ace juga meminta agar peningkatan biaya kebutuhan umrah bisa ditekan semaksimal mungkin.

 

"Utamakan keberangkatan calon jemaah yang sudah membayar ke penyelenggara perjalanan umrah. Serta, harus ada sosialisasi memadai terkait konsekuensi peningkatan biaya karena adanya syarat karantina dari pemerintah Saudi dan saat jemaah kembali ke Indonesia,” tegas Ace.

 

Seperti diketahui, pemerintah Saudi kini melonggarkan kebijakan dengan mengizinkan jemaah Indonesia yang disuntik vaksin Sinovac untuk umrah walaupun belum menerima booster. Hanya saja, ada kewajiban karantina yang ditetapkan oleh Saudi. (tn,pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Yandri Susanto Minta Aparat Hukum Usut Tuntas Kasus Tewasnya NWR
06-12-2021 / KOMISI VIII
Kasus tewasnya mahasiswi Universitas Brawijaya, Malang, berinisial NWR berumur 23 tahun usai menenggak racun di dekat makam ayahnya menjadi sorotan...
Ace Hasan Sayangkan Perilaku Mensos Kepada Kaum Difabel
06-12-2021 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyayangkan perilaku yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini kepadatunarungu agar berbicara....
Jelang Keberangkatan Haji dan Umrah, Yandri Susanto Minta Pemerintah Waspadai Virus Omicron
03-12-2021 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengingatkan bahaya varian baru Covid-19, Omicron, yang diduga berasal dari Afrika Selatan, dan...
Kembali Dibuka, Komisi VIII Minta Kemenag Revisi Besaran Biaya Umrah
30-11-2021 / KOMISI VIII
Kerajaan Arab Saudi membuka kembali pelaksanaan ibadah umrah bagi jamaah asal Indonesia. Merespon hal itu, Komisi VIII DPR RI meminta...