Melki Laka Lena: Perintah Presiden Terkait Tarif PCR Harus Dijalankan

26-10-2021 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto: Tari/Man

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi ketegasan Presiden Joko Widodo yang menginginkan tarif tes swab polymerase chain reaction (PCR) menjadi Rp300.000. Ia meminta perintah tersebut harus segera dijalankan oleh pihak-pihak erat kaitannya dengan tes PCR.

 

“Dalam situasi saat ini, kita tidak boleh memberi toleransi kepada orang-orang yang dengan sengaja tidak menjalankan perintah Presiden Jokowi. Yang dibutuhkan kesatuan gerak kita untuk menaati perintah dari pimpinan negara kita dalam rangka upaya kita untuk bisa menangani pandemi Covid-19 dengan baik,” kata Melki melalui rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (26/10/2021).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga meminta Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait lainnya untuk memberikan seruan yang luas untuk berbagai pihak agar harga tes PCR sesuai dengan perintah presiden.

 

“Kita mesti membuka ruang yang seluas-luasnya agar berbagai pihak yang mampu mengupayakan adanya alat swab PCR yang bagus, murah, terjangkau, ada di seluruh negeri ini, kota, kabupaten, daerah penghubung,” ujar Politisi dapil NTT II itu.

 

Jika masih ada pihak yang tidak mengikuti perintah presiden terkait harga PCR, sambung Melki, aparat penegak hukum perlu turun tangan melakukan penegakan hukum yang adil dan tegas demi melindungi masyarakat dari sebaran pandemi Covid-19. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Peringati 77 Tahun Kemerdekaan RI, DPR Pertanyakan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Bagi Generasi Muda
16-08-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyebut meski sudah 77 tahun merdeka, Indonesia masih dihantui ancaman ekonomi akibat...
Nihayatul Wafiroh Imbau Pemerintah Gencarkan Sosialisasi Penanganan Cacar Monyet
15-08-2022 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengimbau pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan untuk gencar melakukan sosialisasi mengenai penanganan dan...
Tangani PMI Non-Prosedural, Komisi IX Minta Kesinambungan Koordinasi Pusat dan Daerah
12-08-2022 / KOMISI IX
Permasalahan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural melalui ‘jalur tikus’ di Batam, Kepulauan Riau mendapat perhatian dari Komisi IX DPR...
Bulan Imunisasi, DPR Dorong Posyandu Jadi Garda Terdepan Pendukung Tumbuh Kembang Anak
12-08-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendorong Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) untukmengoptimalkan pelayanan imunisasidi tengah programBulan Imunisasi Anak Nasional...