Sekjen DPR Apresiasi Predikat Badan Publik Informatif dari KIP Sebagai Wujud Parlemen Modern

26-10-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar bersama jajaran Biro Humas dan Protokol foto bersama pasca menghadiri acara Anugerah KIP 2021 yang diselenggarakan secara daring dari Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/10/2021). Foto: Geraldi/Man

 

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengapresiasi capaian predikat Badan Publik Informatif oleh DPR RI dengan nilai 96,52, dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP). Anugerah ini merupakan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi (monev)  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

 

“Tentu kita bersyukur hari ini pada penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik, DPR mendapatkan kategori Badan Publik Informatif yang disampaikan langsung oleh Bapak Wakil Presiden RI. Saya kira ini adalah upaya kerja keras dari semua jajaran Setjen DPR RI untuk mewujudkan konsep dari Pimpinan DPR tentang Parlemen Modern,” jelas Indra pasca menghadiri acara Anugerah KIP 2021 yang diselenggarakan secara daring dari Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/10/2021).

 

Karena merupakan wujud dari Parlemen Modern, Indra menegaskan capaian ini akan dipertahankan dan dievaluasi secara terus-menerus agar bagaimana publik dapat dengan mudah mengakses informasi yang ada di DPR RI. Akses publik ini, jelas Indra, tidak hanya bersifat manual namun juga digital. “Misal website DPR saat ini belum semua lini mudah terakses, sehingga itu merupakan satu catatan ke depan ini akan kami perbaiki adalah penguatan di website kita,” tambah Indra.

 

Indra menegaskan predikat Badan Publik Informatif ini akan menjadi motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Keterbukaan Informasi Publik oleh seluruh stakeholder informasi publik di DPR RI dan Setjen DPR RI. Sinergi yang baik antar unit menjadi penting dalam memenuhi semua unsur-unsur keterbukaan.

 

“Selain itu adanya proyek big data tahun depan mempermudah semua sistem yang ada di DPR, sehingga publik dapat dengan mudah mengakses data yang ada di DPR, bahkan, misalnya dapat melihat keputusan-keputusan seperti rapat komisi. Dan itu adalah salah satu kriteria yang akan kita perbaiki,” jelas Indra.

 

Diketahui, dari hasil monev tahun 2021 ini terhadap 337 badan publik yang dinilai oleh KIP dengan klasifikasi sebagai berikut: Informatif sejumlah 83 badan publik; Menuju Informatif sejumlah 63 badan publik; Cukup Informatif sejumlah 54 badan publik; Kurang Informatif sejumlah 37 badan publik; dan Tidak Informatif sejumlah 100 badan publik. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pegawai Purna Bakti Setjen DPR Diharap Dapat Mengabdi pada Masyarakat
29-11-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha melepas lima pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang memasuki masa pensiun...
DPR Siap Jadi Tuan Rumah, Puan Akan Hadiri IPU Assembly di Madrid
24-11-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani akan menghadiri secara langsung gelaran...
Kerja Sama BK DPR dan Tel-U Ditandatangani
22-11-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kerja sama nota kesepahaman antara Badan Keahlian DPR RI (BK DPR) dan Telkom University (Tel-U) ditandatangani. Kerja sama ini bagian...
DPR Dukung Pembangunan Satu Data Nasional
22-11-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
DPR RI terus mendukung pembangunan satu data nasional seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu...