Herman Khaeron Ajak Pemangku Kepentingan Selamatkan Garuda Indonesia

26-10-2021 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. Foto : Mentari/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron beranggapan masih ada secercah harapan untuk menyelamatkan maskapai penerbangan Garuda Indonesia sebagai kebanggaan negara dari ancaman kebangkrutan. Dia mendesak pemerintah mencari solusi terbaik guna menyelamatkan maskapai penerbangan berkode saham GIAA ini. Seperti memberikan suntikan modal dan membantu mencarikan jalan keluar dari tumpukan utang.

 

Sebab Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini yakin, Garuda Indonesia masih bisa diselamatkan jika pandemi Covid-19 tidak melanda dunia, termasuk Indonesia. "Kalau situasi normal dan enggak ada pandemi, masih bisa untuk mengangkat performa Garuda dan memenuhi kewajiban utang," ungkap Herman dalam pernyataan persnya yang diterima Parlementaria di Jakarta, Selasa (26/10/2021).

 

Meskipun demikian dia menyadari masalah besar yang dialami Garuda Indonesia. Terlilit utang dari banyak pihak, jumlah utang maskapai ini diperkirakan mencapai Rp70 triliun. Kondisi diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan penerbangan. "Masalahnya pandemi ini berkepanjangan, utang bertambah, negosiasi dengan lessor buntu," ujar Hero, sapaan akrab Herman Khaeron.

 

Dalam rapat Komisi VI DPR RI yang akan datang, akan bertekad untuk mengajak para pemangku kepentingan gotong royong, bahu-membahu guna menyelamatkan Garuda Indonesia. "Kita harus tetap berupaya untuk menghasilkan kesepakatan yang terbaik. Jadi ada celah Garuda bisa melangsungkan usahanya dan mencari jalan yang tepat untuk memenuhi kewajibannya membayar utang. Kami bertekad dalam rapat komisi mendorong Garuda tetap jadi flag carrier negara dan dipertahankan sebagai kebanggaan bangsa Indonesia," papar Hero.

Ancaman kebangkrutan maskapai plat merah ini sudah di depan mata. Bahkan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham mayoritas tampaknya mulai kewalahan mencari jalan keluar untuk menyelamatkan maskapai yang berdiri sejak 1949 itu. Saat ini emiten pelat merah tengah menghadapi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kedua terhadap kreditur global.

 

PKPU merupakan skema restrukturisasi utang Garuda sebesar Rp70 triliun dari total utang senilai Rp140 triliun. Opsi ini menjadi pilihan utama sebelum pemegang saham mayoritas, yakni Kementerian BUMN menempuh langkah pailit. Isu penyelamatan lain pun mulai muncul ke publik, yaitu mengganti Garuda Indonesia dengan PT Pelita Air Service (PAS), maskapai penerbangan charter yang semula digagas PT Pertamina (Persero). Sayangnya, pemerintah belum mau membuka suara secara utuh mengenai rencana ini. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Rudi Hartono Bangun Minta Kementerian BUMN Jangan Setengah Hati Bubarkan BUMN Merugi
26-11-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku setelah mendapat paparan dari Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga dan...
Komisi VI Minta Evaluasi Pasca-Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap dan Balongan
25-11-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mendapat informasi, operasionalkilang minyak di PT Pertamina (Persero)Refinery UnitIV Cilacap sudah berjalan...
Komisi VI Minta Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap Diinvestigasi
25-11-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menegaskan kepada PT Pertamina (Persero) agar segera menyelesaikan investigasi kebakaran di area...
Manfaatkan Jejaring Diaspora untuk Ekspor, Komisi VI Apresiasi BNI Xpora
23-11-2021 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI mengapresiasi dukungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program...