Komisi II: Seleksi CASN Harus Diaudit

27-10-2021 / KOMISI II

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. Foto: Husen/Man

 

Seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) di seluruh Indonesia harus diaudit. Seruan ini disampaikan menyusul temuan kecurangan seleksi CASN di Buol, Sulawesi Tengah dengan modus remote access. Ini jadi sorotan publik dan Komisi II DPR RI.

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim kepada pers, Selasa (26/10/2021), mendesak pemerintah melakukan investigasi dan audit forensik digital atas sistem IT seleksi CASN. Ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan mekanisme tes seleksi CASN. Selain itu, Luqman juga meminta pihak-pihak yang terlibat dalam kecurangan seleksi ASN dijatuhi hukuman berat.

 

"Saya minta agar mereka dijatuhi hukuman yang berat. Baik hukuman disiplin pegawai maupun pidana. Praktik kecurangan ini bukan hanya mencoreng integritas BKN dan KemenPAN-RB, tapi juga ancaman serius bagi keamanan nasional," tandas politisi PKB tersebut.

 

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Saan Mustopa juga menyerukan yang sama, agar kasus di Buol diinvestigasi mendalam sekaligus mengaudit CASN di semua daerah. "Mungkin ini yang baru ketahuan. Mungkin ada juga yang lain. Jadi walaupun kita berpikir positif bahwa yang selama ini kita anggap ruang kecurangan dengan model seleksi hari ini tertutup, ternyata masih bisa juga ada kecurangan," ungkap Saan yang juga Anggota F-Nasdem DPR itu.

 

Anggota Komisi II DPR lainnya Guspardi Gaus, mengaku prihatin atas kejadian dugaan kecurangan seleksi ASN di Buol. Ia minta harus ada proses hukum yang berjalan atas kasus ini. "Masyarakat juga (harus) memelototkan matanya terhadap kecurangan-kecurangan itu. Kalau perlu orang yang memberitahu itu diberi reward karena dia berani mengungkapkan kecurangan di Buol," seru Guspardi yang juga Anggota F-PAN DPR. (mh/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Dorong BPN Sumbar Berinovasi Guna Permudah Kepemilikan Sertifikat Tanah
06-12-2021 / KOMISI II
Kepemilikan status tanah di Provinsi Sumatera Barat berbeda dengan provinsi lain, di mana status tanah di Sumbar lebih banyak dimiliki...
Perlu Regulasi untuk Selesaikan Tumpang Tindih Lahan Transmigrasi
06-12-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mendorong agar pemerintah segera membuat sebuah regulasi yang memberikan kepastian hukum kepada warga...
Komisi II Dorong BPN Sumbar Gencar Lakukan Sosialisasi dan Edukasi Program PTSL
06-12-2021 / KOMISI II
Ketua Panja Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Komisi II DPR RI Junimart Girsang mendorong Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN)...
Komisi II Awasi Masalah Pertanahan Lampung
06-12-2021 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli KurniaTandjung menyampaikan bahwa dari hasil kunjungan Panja Pengukuran Ulang Hak Pengelolaan (HPL), Hak...