Penegak Hukum yang Melanggar Layak Diganjar Hukuman Berat

27-10-2021 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman. Foto: Jaka/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bagi para penegak hukum yang melanggar hukuman dengan sengaja maka layak diganjar dengan hukuman berat. Menurutnya dalam kasus oknum eks Kapolsek Parigi Iptu IDGN, patut dijerat pasal pemerkosaan. Dia mengatakan Iptu IDGN bisa diancam hukuman 12 tahun penjara.

 

"Menurut saya, sangat bisa dijerat hukum pidana yakni pasal pemerkosaan 285 KUHP yang berbunyi; Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun," papar Habiburokhman kepada para awak media, Rabu (27/10/2021).

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini bahkan mengatakan perbuatan Iptu IDGN itu adalah tragedi kemanusiaan. Dia mendorong agar pelaku dihukum berat. "Ini benar-benar tragedi kemanusiaan, kami pastikan akan terus kawal kasus ini. Kalau perbuatannya terbukti maka si pelaku harus dihukum maksimal. Unsur pemberat pelaku karena sebagai penegak hukum justru melakukan pelanggaran hukum," jelas Habiburokhman.

 

Lebih lanjut Habiburokhman mengungkapkan oknum eks Kapolsek Parigi mengancam kirban dengan memanfaatkan ayah korban yang berstatus tersangka. "Kalau di kasus ini saya melihat adanya ancaman kekerasan dalam konteks hukum, yaitu status tersangka ayah korban yang dijadikan semacam ancaman," kata dia.

 

Saat ini Iptu IDGN, yang diduga menjadi pelaku pemerkosaan terhadap anak tersangka, telah menjalani sidang etik. Iptu IDGN resmi diberhentikan secara tidak hormat. Pemberhentian ini disampaikan langsung oleh Kapolda Sulteng Irjen Rudy Sufahriadi. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Eva Yuliana Dukung Peningkatan Kesejahteraan Jaksa
27-11-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mendukung penuh peningkatan kesejahteraan atau tunjangan para jaksa untuk dimasukkan dalam pembahasan Rancangan...
Pentingnya Jaminan Perlindungan Pekerja Bagi Jaksa
27-11-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengatakan bahwa penting bagi Jaksa untuk mendapatkan jaminan perlindungan dalam menjalankan profesinya untuk...
Komisi III Serap Masukan RUU Kejaksaan di Bali
26-11-2021 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melakukan kunjungan...
RUU Kejaksaan Pertimbangkan Pengawalan Kepada Jaksa
25-11-2021 / KOMISI III
{Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Kejaksaan Adies Kadir saat memimpin pertemuan Komisi III DPR RI...