Bukhori Duga Ada Indikasi Persaingan Bisnis dalam Kebijakan Tes PCR untuk Perjalanan

28-10-2021 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori. Foto : Jaka/mr

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menduga ada indikasi persaingan bisnis dalam kebijakan syarat wajib tes polymerase chain reaction (PCR) bagi pelaku perjalanan. Hal itu terlihat dari menjamurnya penyedia layanan tes PCR di sejumlah tempat dengan menawarkan harga berlapis, tergantung pada kecepatan hasil tes.  

 

Bahkan, menurut Bukhori, para pebisnis tes PCR telah melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, yakni Rp495 ribu (Pulau Jawa dan Bali) dan Rp525 ribu (luar Pulau Jawa dan Bali) dengan dalih ‘PCR ekspres’. “Harga yang ditawarkan mulai dari Rp650 ribu, Rp750 ribu, Rp900 ribu, hingga Rp1,5 juta,” jelas Bukhori dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (28/10/2021).

 

Di sisi lain, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini menjelaskan, sejak bulan Maret 2020 pemerintah juga telah memberikan insentif fiskal untuk importasi jenis barang berupa alat kesehatan untuk penanganan pandemi. Adapun jenis barang yang terkait dengan mekanisme tes PCR yang memperoleh insentif kepabeanan di antaranya PCR Test Reagent, Swab, Virus Transfer Media, dan In Vitro Diagnostic Equipment.

 

Bukhori menyebut, untuk PCR test reagent sendiri, total fasilitas pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang telah diberikan untuk periode 1 Januari hingga 14 Agustus 2021 sebesar Rp366,76 miliar, yaitu terdiri atas fasilitas fiskal berupa pembebasan BM sebesar Rp107 miliar, PPN tidak dipungut sebesar Rp193 miliar, dan PPh Pasal 22 dibebaskan dari pungutan sebesar Rp66 miliar. Sedangkan, realisasi pemberian fasilitas periode tahun 2021 sampai dengan bulan Juli, total nilai insentif fiskal yang telah diberikan sebesar Rp799 miliar dari nilai impor barang sebesar Rp4 triliun.

 

“Bisnis tes PCR ini terbukti sangat menggiurkan. Pasarnya selalu ada selama pandemi dan pengadaan impor barangnya didukung oleh insentif pemerintah. Data menunjukan, kelompok korporasi non-pemerintah memegang 77,16 persen aktivitas importasi alat kesehatan untuk penanganan pandemi di Tanah Air. Sedangkan, pemerintah hanya memegang 16,67 persen dari keseluruhan aktivitas impor alat kesehatan untuk penanganan Covid-19,” terang legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I itu.

 

Bukhori mencatat, dalam laporan yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) terjadi perputaran uang dari bisnis tes PCR sejak Bulan Oktober 2020 sampai Bulan Agustus 2021 diperkirakan mencapai Rp23,2 triliun. Dari nilai tersebut, ICW menyebut pengusaha layanan tes PCR bisa meraih untung hingga Rp10,46 triliun. Penghitungan ICW ini didasarkan pada dimulainya pemberlakuan tarif tes PCR tertinggi sebesar Rp900 ribu pada Oktober 2020 sampai diberlakukannya tarif baru Rp495-525 ribu pada Agustus 2021. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ali Ridha Nilai Komunikasi Kemenag Kepada Komisi VIII Sangat Minim
26-01-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Ali Ridha menyayangkan sikap Menteri Agama yang bersifat terutup kepada mitra kerjanya, Komisi VIII....
Bukhori Peringatkan Baznas Soal Transparansi Realisasi Program dari Dana Zakat
26-01-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memperbaiki pola komunikasi dengan Komisi VIII DPR...
Delmeria Nilai Program Revitalisasi KUA Kemenag Tidak Jelas
25-01-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Delmeria menilai Kementerian Agama tidak komunikatif dalam menjalankan program-programnya. Salah satunya adalah soal revitalisasi Kantor...
Dinilai Tidak Serius Urus Wakaf di Indonesia, Bukhori Usul Pembubaran BWI
24-01-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mengatakan struktur kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diisi oleh 25 anggota sangat gemuk....