Indonesia Harus Perhatikan Situasi di Myanmar dan Laut China Selatan

01-11-2021 / PARIPURNA

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta saat interupsi di Rapat Paripurna DPR RI, Senin (1/11/2021). Foto: Geraldi/nvl

 

Pemerintah dan DPR diimbau memberi perhatian serius atas situasi terkini di Myanmar dan Laut China Selatan. Kondisi yang tidak stabil di dua kawasan tersebut bisa memengaruhi keamanan regional dan nasional.

 

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyampaikan hal ini dalam interupsinya di Rapat Paripurna DPR RI, Senin (1/11/2021). "Indonesia sebagai anggota ASEAN perlu memberi perhatian serius terkait situasi di Myanmar dan di Laut China Selatan. Di Myanmar kini muncul banyak kelompok bersenjata dan di Laut China Selatan ada ancaman invasi China ke Taiwan.”

 

Menurut Sukamta, rezim militer yang berkuasa di Myanmar tak bisa melindungi rakyatnya lagi. Situasi chaos terus mengancam Myanmar. "Bila dibiarkan, Myanmar bisa jadi Suriah kedua dan itu sangat tidak kita inginkan," imbuh politisi PKS ini. Stabilitas kawasan ASEAN sudah pasti ikut terganggu.

 

Sukamta berharap, baik Pimpinan DPR maupun pemerintah mengajak Brunei Darussalam sebagai pemimpin ASEAN saat ini mengambil sikap tegas dan jelas kepada rezim militer yang sedang berkuasa di Myanmar.

 

"Kalau perlu lewat PBB, ASEAN bisa menggalang misi perdamaian agar bisa menyelamatkan demokrasi di Myanmar dan melindungi rakyatnya dari kekejaman rezim berkuasa," seru Sukamta.

 

Sementara saat yang sama, situasi memanas yang terjadi di Laut China Selatan juga menuntut Indonesia bersikap tegas. Situasi kawasan akan semakin memburuk bila China benar-benar menginvasi Taiwan. “Semua ini harus jadi perhatian Pimpinan DPR dan pemerintah," tutup legislator dapil D.I. Yogyakarta tersebut. (mh/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Puan Minta Presiden Segera Kirim Surpres
18-01-2022 / PARIPURNA
RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Dr. (H.C) Puan Maharani berharap pemerintah segera menindaklanjuti...
Fraksi DPR Telah Berikan Pandangan Terhadap UU IKN
18-01-2022 / PARIPURNA
Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telahdisahkan menjadi undang-undang pada pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna di...
Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Didesak untuk Direvisi
18-01-2022 / PARIPURNA
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022 didesak agar direvisi, terutama mengatur penggunaan dana desa. Perpres...
Pemindahan IKN Berpotensi Langgar UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
18-01-2022 / PARIPURNA
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Johan Rosihan secara tegas menyatakan menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota...