Pembentukan Pengadilan Tinggi Didasarkan pada Pertimbangan Pemekaran Wilayah

02-11-2021 / BADAN LEGISLASI

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas. Foto: Eno/nvl

 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan, tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi berasal dari DPR, maka DPR dalam hal ini Baleg berkewajiban memberikan penjelasan atas pengajuan ketiga RUU tersebut. Menurutnya pembentukan pengadilan tinggi didasarkan pada pertimbangan pemekaran wilayah dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

 

“Secara umum pembentukan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara didasarkan pada pertimbangan pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonom baru serta guna meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat sehingga tercapai penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan," jelas Supratman saat memimpin rapat kerja Baleg DPR RI dengan Pemerintah di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021).

 

Baleg DPR dan pemerintah membahas RUU pembentukan Pengadilan Tinggi Agama dan Tata Usaha untuk di beberapa daerah. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, perwakilan dari Kementerian PAN-RB, Mendagri, dan Menkeu membahas tentang RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.

 

Serta RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.

 

Supratman mengungkapkan, pembentukan ketiga jenis pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud agar pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung kepada lembaga peradilan yang ada di bawahnya dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

 

Menurut Supratman RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, memuat beberapa materi muatan. "Satu, ketentuan pasal yang mengatur mengenai pembentukan kelembagaan pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tata usaha negara. Dua, ketentuan pasal yang mengatur mengenai daerah hukum pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi tata usaha," papar politisi Partai Gerindra itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyambut baik RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di sejumlah daerah Indonesia. RUU itu juga memuat Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Agama. Yasonna menyatakan bahwa pemerintah siap untuk membahas RUU tersebut bersama-sama dengan DPR RI. "Berkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam RUU ini, pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR RI," kata Yasonna. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Firman Soebagyo Mendorong Sertifikasi Bidan dan Perawat Standar Internasional
03-10-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah untuk melakukan sertifikasi internasional untuk bidan dan perawat. Dia merasa...
Achmad Baidowi Nilai Ketentuan Perundangan Beri Kelenturan Bagi DPR dan Pemerintah untuk Evaluasi Prolegnas
28-09-2022 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan bahwa ketentuan perundangan telah memberikan kelenturan bagi DPR dan pemerintah...
Baleg DPR Terima Masukan dari Produsen Minuman Beralkohol Tradisional terkait RUU Larangan Minol
27-09-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI John KenedyAzis mengatakan memahami kesulitan yang dihadapi oleh produsen minuman beralkohol tradisional dan tokoh-tokoh...
Baleg Sepakati Revisi UU Mahkamah Konstitusi Jadi Inisiatif DPR
23-09-2022 / BADAN LEGISLASI
Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati harmonisasi RUU Perubahan Keempat atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang...