Anggota DPR Kritisi substansi Draf RUU TPKS

03-11-2021 / BADAN LEGISLASI

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf. Foto: Jaka/nvl

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengkritisi substansi dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terbaru. Dirinya menyoroti Konsideran draf RUU, khususnya konsideran filosofis pada huruf a, yang dianggap melompat langsung pada landasan UUD NRI 1945 sehingga berakibat pada diabaikannya landasan Pancasila yang tidak disebutkan dalam konsideran.

 

“Undang-Undang Dasar memiliki fundamen filsafat (Philosophische Grondslag) yang terletak di Pembukaannya, dimana jantungnya ada di alinea ketiga dan keempat. Sementara di alinea keempat itu terdapat Pancasila, dimana ruh Pancasila itu terletak pada sila pertama. Namun demikian, sangat disayangkan di dalam draf ini tidak disinggung sama sekali berkenaan dengan hal itu. Maka, konsideran ini perlu disempurnakan,” kritiknya dalam keterangan tertulis yang diterima tim Parlementaria Rabu, (3/11/2021).

 

Tak hanya itu, kritik Bukhori selanjutnya menyasar pada konsideran sosiologis yang diterangkan pada Konsideran huruf b yang menyebut: “bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat,”.

 

Menanggapi isi draf tersebut, Politisi Fraksi PKS ini lantas menyayangkan sikap gegabah tim penyusun draf RUU TPKS yang tidak menyinggung norma agama sama sekali dalam konsideran itu. “Selain bertentangan dengan nilai kemanusiaan, kejahatan seksual juga sangat bertentangan dengan nilai agama. Jangan malu untuk mengakuinya. Dan jangan menampik betapa pentingnya peran agama dalam mengatur kehidupan kita karena tanpa agama muskil kita menjadi orang yang lurus. Karena itu saya usulkan perlu dimasukan nilai ketuhanan dalam poin konsideran ini,” tegasnya.

 

Kemudian juga dari sisi yuridis, lanjut Bukhori, kejahatan seksual di dalam dan di luar pernikahan, keduanya harus masuk di pengaturan dalam draf RUU ini. Sehingga, sejumlah pasal di Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) soal perzinaan akan menjadi relevan untuk disertakan.

 

Masih dalam kesempatan sama, Bukhori turut menyinggung aspek pencegahan kejahatan seksual. Menurutnya, aspek pencegahan tidak bisa hanya dilakukan secara normatif, melainkan juga mesti dilakukan secara strategis, yakni melalui strategi pendidikan. “Jadi, yang diajarkan dalam kurikulum pendidikan seks bukan tentang seks bebas, tetapi seks yang sehat dan sesuai dengan norma kehidupan kita, khususnya norma yang mengacu pada ajaran agama,” ujarnya.

 

Di akhir paparan, Bukhori mengatakan, draf RUU TPKS ini diharapkan mampu merespons ancaman kejahatan seksual di tengah masyarakat tanpa meninggalkan masalah baru. “Draf RUU ini harus disusun dengan cermat dan komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban sosial kita kepada masyarakat. Jangan sampai ada celah di dalam rancangan ini sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan masif di masa depan lantaran tidak diantisipasi sejak sekarang,” pungkasnya. (hal/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Daerah Berharap RUU Larangan Minuman Beralkohol Berubah Menjadi RUU Pengaturan Minuman Beralkohol
26-01-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrik Lewerissa mengatakan, setiap daerah mempunyai tradisi untuk menjual atau mengonsumsi minuman beralkohol. Oleh...
RUU Masyarakat Hukum Adat Bisa Memperlancar Proses Investasi
26-01-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sulaeman L Hamzah menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa membantu dalam...
Sosialisasi Prolegnas, Darori Wonodipuro: Baleg Pahami Aspirasi Masyarakat Sumut
26-01-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Darori Wonodipuro memahami aspirasi masyarakat Sumatera Utara (Sumut) terkait minimnya anggaran untuk perbaikan infrastruktur...
RUU Daerah Kepulauan Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022
26-01-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrik Lewerissa memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan masuk dalam Proyek Legislasi Nasional (Prolegnas)...