Johan Rosihan Kritik Kinerja Pemerintah Soal Rehabilitasi Hutan Bakau

05-11-2021 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Foto: Arief/nvl

 

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan secara tegas mengkritik kinerja pemerintah untuk mencapai target rehabilitasi hutan bakau (mangrove) yang baru mencapai 60 ribu hektar. Menurutnya pemerintah hanya membuat target yang besar  namun tidak didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai.

 

Ia menyampaikan, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi telah meminta dukungan internasional untuk mengejar target seluas 600 ribu hektar hingga 2024. Isu ini telah diangkat pada level dunia namun tidak diimplementasikan dalam wujud nyata berupa kebijakan yang lebih serius dan rendahnya dukungan APBN untuk program rehabilitasi hutan bakau ini.

 

"Dukungan pemerintah sangat lemah, bahkan dari sisi kelembagaan terlihat semakin tidak fokus dengan penggabungan kelembagaan bakau dan gambut," ujar Johan dalam siaran persnya, Jumat (5/11/2021).

 

Dilihat dari realisasi anggaran, politisi PKS ini menilai serapannya sangat rendah, karena per September 2021 lalu baru terserap 22,02 persen untuk kegiatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi yang dilakukan oleh BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).

 

"Saya menilai progres kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove belum berjalan optimal dan terlihat lemahnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai kendala di lapangan, serta lemahnya serapan penanaman. Sehingga target selalu tidak tercapai setiap tahun," ungkapnya.

 

Dikatakannya, tahun 2022 nanti pemerintah menargetkan luasan rehabilitasi mangrove sebesar 184.155 hektar, namun jika pemerintah tidak fokus maka yang terjadi adalah laju kerusakan akan lebih besar daripada upaya rehabilitasi hutan bakau yang dapat dilakukan pemerintah.

 

Legislator Senayan ini juga menyoroti berbagai kegagalan rehabilitasi hutan bakau yang dilakukan pemerintah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemilihan lokasi penanaman yang tidak sesuai, penggunaan spesies tanaman yang tidak tepat untuk penanaman, kurangnya pengetahuan silvikultur petugas lapangan serta koordinasi yang buruk antar lembaga pemerintah.

 

Wakil rakyat dari dapil NTB ini juga berharap pemerintah segera mengevaluasi tingkat keberhasilan rehabilitasi hutan bakau, sebab menurutnya selama ini tingkat keberhasilannya tidak lebih dari 20 persen. "Saya tekankan agar kesuksesan kegiatan rehabilitasi Hutan Bakau dilihat dari kriteria efektivitas, tingkat biodiversitas hayati dan efisensi untuk mengembalikan fungsi hutan bakau seperti semula," urai Johan.

 

Ia menjelaskan bahwa negara kita kehilangan 900 ribu hektar mangrove. Padahal mangrove berperan penting untuk mempercepat penurunan emisi karbon. Selain itu ekosistem hutan mangrove memiliki peran sangat penting bagi kehidupan nelayan karena selalu berhubungan langsung dengan ekosistem hutan bakau.

 

Johan mengimbau agar pemerintah selalu melibatkan nelayan secara aktif dalam upaya rehabilitasi dan pengelolaan bakau agar berfungsi memberikan kesejahteraan bagi nelayan. "Saya mendorong pemerintah untuk bekerja keras menjaga ekosistem hutan bakau secara ekologis dan ekonomis dengan pola kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan peduli dengan kelestarian lingkungan dalam perencaan pembangunan nasional," tutup Johan Rosihan. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masuk Musim Giling 2022, Andi Akmal Pasluddin Minta Tekan Impor Gula
18-05-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah menekankan importasi produk gula guna mencapai target produksi gula dalam...
Komisi IV: Perlu Langkah Strategis Atasi PMK
17-05-2022 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rinimenilai penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkit sejumlah hewan ternak di...
Sesalkan Penangkapan Massal Petani Sawit, Johan Rosihan Desak Pemerintah Bersikap Adil
17-05-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyesalkan tindakan aparat keamanan yang melakukan penangkapan terhadap puluhan petani kelapa sawit di...
Komisi IV: Kementan Perlu Ambil Langkah Cepat Tekan Penyebaran PMK Ternak
13-05-2022 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Pertanian (Kementan) segera ambil langkah untuk menekan penyebaran penyakit mulut-kuku...