Pengadilan Tinggi di Setiap Daerah Guna Hadirkan Pelayanan Hukum untuk Rakyat

05-11-2021 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arteria Dahlan saat mengikuti rapat tim perumus (timus) Baleg DPR RI terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2021). Foto: Jaka/Man

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arteria Dahlan menjelaskan pentingnya pembentukan pengadilan tinggi di setiap daerah. Menurutnya dengan adanya pengadilan tinggi di setiap provinsi menunjukkan bahwa negara hadir untuk menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan hadirnya negara dalam menegakkan keadilan maka akan mempermudah pelayanan hukum kepada masyarakat, sehingga terwujud pemerataan keadilan.

 

Arteria menyampaikan hal itu saat mengikuti rapat tim perumus (timus) Baleg DPR RI terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2021). Politisi PDI-Perjuangan ini menilai, keberadaan pengadilan tinggi pada setiap wilayah provinsi akan mempercepat proses perkara dengan biaya murah.

 

“Misal Pengadilan Tinggi Agama mengurus banyak kasus seperti kawin-cerai, jika tidak ada pengadilan tinggi di dalam provinsi, maka harus bergabung dengan provinsi yang berada di luar. Maka dari itu nantinya untuk mempermudah pelayanan hukum kepada masyarakat, nantinya kita bukan hanya  fokus terhadap wilayah pemekaran saja, namun juga di wilayah baru yang akan dibuatkan,” papar Arteria.

 

Berdasarkan pemaparan Mahkamah Agung (MA) terkait standar pembangunan sudah diberikan, baik secara akses jalan, pengairan dan sebagainya yang akan ditetapkan melalui keputusan MA. Maka dengan merujuk pada pasal 7 ayat 1 bahwa pemerintah provinsi wajib menyediakan lahan untuk pembuatan pengadilan tinggi.

 

Selanjutnya terkait sarana prasarana yang meliputi gedung, pemindahan personil serta pelimpahan perkara akan kembali disinkronisasi penejelasannya dengan Undang-Undang Peradilan Tinggi untuk selanjutnya dibahas dalam rapat sinkronisasi. (ami,eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Segera Buat Aturan Turunan UU TPKS
03-08-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah berharap pemerintah harus segera membuat aturan turunan atas Undang-Undang (UU) Tindak...
Willy Aditya Apresiasi Media Atas Pemberitaan Masif RUU TPKS
27-07-2022 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya memberi apresiasi kepada media atas pemberitaan yang menggebu dan beramal ramai,...
Luluk Nur Hamidah Sayangkan Oknum Guru Pelaku Pencabulan di Kediri Hanya Dipindah Tugas
21-07-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah menyoroti ‘hukuman’ kepada oknum guru pelaku pencabulan berinisial ‘M’ kepada 8...
Anggota DPR Minta Polisi Segera Tindak Kasus Pencabulan Anak SD di Kediri
21-07-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah menyayangkan kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial ‘M’ kepada...