Misbakhun: Garuda Indonesia Miliki Nilai Historis, Harus Dipertahankan

10-11-2021 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Foto : Mentari/mr

 

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah untuk mencari solusi bagi keberlangsungan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Misbakhun menyatakan Garuda Indonesia memiliki nilai historis, sehingga harus dipertahankan.

 

"Pemerintah harus mencari solusi, jangan sampai negara terus menyuntik dana ke maskapai kebanggaan nasional itu, tetapi hasilnya nihil," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (9/11/2021).

 

Misbakhun menilai persoalan di Garuda bukan hanya menyangkut suntikan dana. Dia menjelaskan, meski pemerintah sudah menggelontorkan triliunan rupiah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Garuda Indonesia, namun kondisi maskapai flag carrier itu tak membaik. “Oleh karena itu, pemegang sahamnya adalah Ibu (Menteri Keuangan), ini kan bisnis modelnya harus diperbaiki, atau seperti apa," lanjutnya.

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun mewanti-wanti agar pemerintah memikirkan solusi yang tepat untuk Garuda Indonesia. Menurutnya, jangan sampai negara terus menyuntik dana ke maskapai kebanggaan nasional itu, tetapi hasilnya nihil.

 

Diketahui saat ini, Garuda Indonesia menanggung utang yang mencapai 7 miliar dolar AS atau di atas Rp100 triliun. Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam laporan terakhirnya membeber pemegang saham Garuda ialah pemerintah (65,4 persen), PT Trans Airways (28,27 persen), dan publik (11,19 persen).

 

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan, Jakarta, Senin (8/11) Menteri Keuangan Sri Mulyani merencanakan dana suntikan untuk BUMN melalui PMN pada 2022 mencapai Rp35,5 triliun. Namun, dalam daftar BUMN penerima PMN itu, tak ada nama Garuda Indonesia. (hal/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Harus Cegah 'Moral Hazard', Pengelolaan Garuda Indonesia Tak Cukup Bermodal Kompetensi
01-10-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah menekankan pengelolaan BUMN pelat merah seperti PT Garuda Indonesia, Tbk tak cukup hanya bermodal...
Satgas BLBI Harus Tagih Dana BLBI Rp110,4 Triliun
30-09-2022 / KOMISI XI
Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus segera menagih dana negara sebesar Rp110,4 triliun. Pasalnya, sesuai dengan Kepres...
Puteri Komarudin Dorong BSI Jadi Motor Pengembangan Keuangan Syariah
29-09-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudinmendorong Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi motor pengembangan keuangan syariah. Hal tersebut didasari...
Heri Gunawan Pertanyakan Pembiayaan BSI untuk UKM
29-09-2022 / KOMISI XI
Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami penurunan kinerja khusus untuk pembiayaan usaha kecil menengah (UKM). Padahal, para pelaku UKM ini banyak...