BAKN Gali Masukan dari Akademisi Undip terkait Permasalahan Agraria

10-11-2021 / B.A.K.N.

Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat memimpin kunjungan kerja BAKN ke Universitas Diponegoro. Foto: Eko/nvl

 

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya memimpin kunjungan kerja BAKN ke Universitas Diponegoro guna penelaahan teerkait permasalahan agraria, tata ruang, dan pertanahan nasional. BAKN menyoroti soal pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN TA 2019. Dalam laporan tersebut, BPK RI mengungkapkan terdapat 7 temuan, 13 permasalahan, dan 20 rekomendasi. Salah satunya terdapat permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp225,53 juta.

 

Wahyu menyampaikan, selain pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian ATR/BPN. Hasil Pemeriksaan DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertanahan PNBP Tahun Anggaran 2017 semester I pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN menunjukkan adanya permasalahan yang signifikan.

 

"Antara lain, permohonan atas pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan luas bidang tanah yang sesungguhnya; dan tarif biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi atas pelayanan pengukuran dan pemetaan batas belum diatur dalam peraturan," papar Wahyu di hadapan para pakar agraria Undip, Semarang, Rabu (10/11/2021).

 

Wahju menjelaskan, BAKN minta masukan dari para akademisi dengan alasan bebas dari kepentingan, bisa melihat permasalahan secara jernih dengan sudut pandang aturan yang berlaku dan ilmu pengetahuan. BAKN juga menjadikan saran dan masukan dari pakar agraria sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.

 

Adapun permasalahan lain yang terungkap yakni, hasil Pemeriksaan Kinerja atas kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (TOL) tahun 2015 semester I. Dengan permasalahan antara lain, peraturan-peraturan terkait Redistribusi TOL ada yang tidak relevan dan tidak dapat diimplementasikan dengan kondisi saat ini.

 

Terdapat beberapa sertifikat penerima Redistribusi TOL yang tidak mempunyai warkah tanah, pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL hanya merupakan kegiatan legalisasi aset, dan belum meningkatkan kesejahteraan petani, dan kenaikan pendapatan per personal income masyarakat subjek reforma agraria sebagai indikator kinerja utama sasaran program pada Ditjen Penataan Agraria tidak tepat. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BAKN DPR Berikan Catatan atas Pidato Presiden Terkait Pengantar RAPBN 2023
17-08-2022 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati memberikan catatan atas Pidato Presiden Joko Widodo tentang Penyampaian...
BAKN DPR Ingatkan Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok
15-07-2022 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengingatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan tidak menaikkan...
BAKN Gelar Audiensi Terkait Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan
05-07-2022 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar audiensi denganCenter for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) membahas terkait dengan Cukai...
BAKN Desak Kementerian ATR Terbitkan PP tentang Tarif Pengukuran dan Pemetaan Batas
04-07-2022 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendesak Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR)/BPN untuk segera...