Renny Astuti Minta Sejumlah Program Kementan Dioptimalkan

10-11-2021 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Renny Astuti saat mengikuti RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021). Foto : Arief/mr

 

Anggota Komisi IV DPR RI Renny Astuti meminta sejumlah program Kementerian Pertanian pada tahun mendatang dapat dianggarkan secara optimal. Salah satunya program bimbingan teknis (bimtek), pelatihan, maupun sosialiasi kepada penyuluh pertanian maupun petani, mengingat bimtek ini cukup dibutuhkan oleh mereka dalam mendukung kegiatan pertanian.

 

“Kami mengingatkan kepada seluruh eselon I Kementan agar kegiatan bimtek atau sosialiasi kepada petani dapat dianggarkan secara optimal dan sesuai kondisi petani di lapangan. Karena bimtek ini sangat dibutuhkan oleh penyuluh pertanian maupun petani. Saya mohon perhatian lebih untuk bimtek ini,” kata Renny saat mengikuti RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021).

 

Selain itu, untuk Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan, Renny meminta untuk melakukan evaluasi dan peningkatan pengawasan terhadap terhadap realisasi penggunaan anggaran pada pagu anggaran yang diajukan. Meninjau pada laporan realisasi anggaran tahun 2021 triwulan pertama, menurutnya hal tersebut masih belum maksimal. “(Pengawasan ini) agar program penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dapat lebih maksimal, mengingat dua instrumen tersebut merupakan bagian penting dari pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

 

Selanjutnya, Renny mengapresiasi Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan yang telah mendampingi dirinya saat kunjungan reses ke dapilnya, Sumatera Selatan I. Dalam kesempatan itu Renny mengajak Dirjen PSP untuk meninjau salah satu lokasi pertanian yang cukup esktrim, karena lokasinya yang cukup jauh, yakni di Desa Daya Murni, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin.

 

“Dari kunjungan reses yang saya lakukan bersama Dirjen PSP, saya sampaikan Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi yang potensial menjadi program lumbung pangan nasional atau food estate. Akan tetapi yang disetujui hanya seluas 5 ribu hektare. Saya juga mohon (menjadi perhatian) karena di Banyuasin, kita tahu bahwa kabupaten ini adalah lumbung pangan nomor empat nasional, dan nomor satu di luar Pulau Jawa,” jelas Renny.

 

Renny menambahkan, masyarakat di dapilnya mengapresiasi bantuan pompa air dari Ditjen PSP. Namun ia memberi catatan, dengan perubahan iklim yang ada saat ini, pompa ini masih kurang efektif, karena kapasitanya terlalu kecil. Saat ini air di Sungai Musi meluap, sehingga karena kekurangan kapasitas pompa, sehingga sawah para petani tetap tenggelam. Renny meminta hal ini turut menjadii perhatian.

 

Sementara untuk program replanting kelapa sawit dari Ditjen Perkebunan, Renny mengakui program ini kurang diminati, karena masyarakat petani atau pekebun sulit mendapatkan penghasilan ketika mengikuti replanting. “Saya juga mohon kepada Bapak Dirjen BUN untuk menanggapi keluhan petani, terkait mekanisme pemberian bantuan replanting ini. Tidak hanya membantu untuk menebang (pohin sawit) saja, tapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan penghasilan dengan adanya replanting ini,” harap Renny. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Riezky Aprilia Minta Pemerintah Serius Sosialisasikan Aturan Penggunaan Kawasan Hutan
29-06-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia meminta pemerintah untukserius mensosialisasikan terkait peraturan perundang-undangan guna menghindarimiss informasi di antara pemerintah...
Bahas Konservasi Hutan, Darori Wonodipuro Minta DPRD Sumsel Cek Izin Lahan Hutan
29-06-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro meminta DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pengecekan terkait perizinan penggunaan lahan hutan...
Kebutuhan Pangan Masih Perlu Cadangan, Legislator Ingatkan Pemerintah Pertimbangkan Kembali Ekspor Beras
29-06-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin memberikan tanggapan keras terhadap rencana ekspor beras yang akan dilakukan pemerintah. Ia...
Komisi IV Bahas Dampak Lingkungan Pasca UU Ciptaker
28-06-2022 / KOMISI IV
Panja Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum(RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota (APKASI) di...