Perawatan Aset Infrastruktur Pasca-PON Harus Diperhatikan

11-11-2021 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI A. Mujib Rohmat dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dengan agenda laporan pelaksanaan PON XX Papua dan perkembangan Perpanas XVI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (11/11/2021). Foto: Mario/Man

 

Anggota Komisi X DPR RI A. Mujib Rohmat mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk turut mempersiapkan rencana pengelolaan aset-aset Pekan Olahraga Nasional (PON) usai pesta olahraga itu berlangsung. Jangan sampai aset-aset yang terdiri dari alat, fasilitas olahraga dan bangunan fisik itu terbengkalai.

 

“Nanti pasca-PON bagaimana pengelolaan aset-aset itu? Sebab sudah sekian kali pelaksanaan di daerah (pengelolaannya) memang agak memprihatinkan," ujar Mujib dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dengan agenda laporan pelaksanaan PON XX Papua dan perkembangan Perpanas XVI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

 

Untuk mengantisipasinya, legislator dapil Jawa Tengah I itu mengusulkan PON di masa depan, pemerintah daerah pelaksana dapat menyampaikan proposal kepastian usulan perawatan akan fasilitas tersebut kepada pemerintah. "Jangan sampai cuma buat senang sebentar saja habis itu enggak (dikelola)," katanya.

 

Mujib juga menyoroti kepada pemerintah daerah yang menyampaikan kesiapannya diawal, namun ketika persiapan masih meminta anggaran tertentu. Ia berharap tidak ada lagi kemunculan anggaran baru di luar Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang berpotensi menimbulkan masalah administrasi.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mendorong agar aset-aset non-bangunan fisik dapat diberikan kepada cabang olahraga yang punya potensi berprestasi di masa depan. Terlepas dari hal tersebut, Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja Kemenpora atas terlaksananya PON XX di Papua dan berharap pesta olahraga nasional setiap tahunnya berjalan semakin baik. (ah/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
IKN Dikebut Ratusan Triliun, Guru Honorer Bertahun-tahun Menanti Kejelasan Nasib
18-01-2022 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyayangkan pemerintah yang dirasa ngotot dan ngebut dalam memindahkan Ibu Kota Negara...
Komisi X Sikapi Keresahan yang Diakibatkan Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021
17-01-2022 / KOMISI X
Komisi X DPR RI menerima aduan dari Kepala Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I-XVI tentang keresahanya atas terbitnya Permendikbudristek Nomor...
Komisi X Terima Masukan Terkait Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
17-01-2022 / KOMISI X
Panitia Kerja (Panja) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Komisi X DPR RI mengapresiasi berbagai masukan dan catatan kritis yang diberikan berbagai...
Legislator Nilai Rezim Indeks Scopus Sulitkan Kelulusan Mahasiswa Doktoral
07-01-2022 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menjelaskan rezim indeks Scopus seringkali menghambat kelulusan mahasiswa doktoral (S3). Karena itu,...