Komisi III Minta Polda Kalsel Tingkatkan Pengawasan Pertambangan Liar

20-11-2021 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Rudi Prabowo Aji beserta jajaran, di Banjarmasin, Kalsel, Jumat (19/11/2021). Foto: Rizki/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud meminta kepada aparat keamanan di Kalimantan Selatan, khususnya Polda Kalsel, untuk meningkatkan pengawasannya terhadap pertambangan liar atau illegal mining yang berada di wilayah Kalsel. Karena dampak buruk dari pertambangan liar, adalah pembalakan hutan yang dapat mengakibatkan hilangnya daerah serapan. Seperti diketahui baru-baru ini sejumlah kota di Kalimantan sedang mengalami musibah banjir yang berkepanjangan.

 

“Ini berkaitan dengan banjir. Ini tentunya berkaitan dengan pembalakan hutan, karena luasnya hutan di Kalimantan, khususnya di Kalsel. Yang kedua berkaitan dengan kegiatan tambang batu bara. Batu bara ini yang kita khawatirkan adalah tambang-tambang koridor yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku dari Menteri ESDM. Ini yang perlu wajib dikontrol,” kata Rudy di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Rudi Prabowo Aji beserta jajaran, di Banjarmasin, Kalsel, Jumat (19/11/2021).

 

Politisi Partai Golkar itu juga mendapati informasi terkait antrean bahan bakar minyak (BBM) di Kalsel. “Kami sempat berdiskusi dengan teman-teman di Pertamina, saat ini banyak terjadi kelangkaan bahan bakar terutama yang bersubsidi yang diasumsikan banyak dialihkan masuk ke wilayah pertambangan-pertambangan, khususnya tambang-tambang koridor yang banyak sekali di Kalimantan Selatan ini,” analisa Rudy.

 

Di sisi lain, legislator dapil Kalimantan Timur itu mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kalsel Triwulan III 2021 sebesar 4,82 persen. Menurutnya, hal itu terbukti bahwa fungsi dan tugas Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Polda Kalsel berjalan dengan baik. Karena Satgas PEN Polda Kalsel mempunyai peran penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan anggaran PEN tahun 2021 di wilayah Kalsel (kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha dan pemerintah daerah).

 

“Kegiatan pengawasan terutama berkaitan dengan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) ini yang lagi kita laksanakan kontrol, karena dana APBN hampir Rp700 triliun tepatnya Rp699,3 triliun ini perlu melaksanakan pengawasan kontrol, terutama pendistribusiannya ini perlu harus jelas pertanggungjawabannya bagaimana mekanisme dan sistemnya yang kita harapkan bahwa terutama untuk pemulihan ekonominya,” kata Rudy.

 

Sebelumnya Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kalsel saat ini sebesar 4,82 persen, sehingga menempatkan Kalsel ada di nomor tujuh tingkat nasional,. “Ini kebanyakan ditopang utamanya dari pertumbuhan sektor tambang, kemudian sektor pertanian termasuk perkebunan, kemudian infrastruktur, konstruksi dan lainnya. Kesimpulannya adalah sistem perekonomian di Kalsel sudah pulih,” jelasnya. (qq/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Demo Kenaikan Tarif TN Komodo, Benny K Harman Imbau Aparat Tidak Hadapi Dengan Kekerasan
03-08-2022 / KOMISI III
Unjuk rasa menentang kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) masih terjadi. Kali ini demonstrasi dilakukan oleh warga asli Pulau...
Komisi III Apresiasi Pengamanan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP di Mandalika
22-07-2022 / KOMISI III
[Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto saat memimpin saat mengikuti rapat kerja Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI...
Habiburokhman Minta Polda NTB Lebih Bijak Tangani Sengketa Lahan Mandalika
22-07-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat lebih bijak dalam menangani sengketa lahan...
UU PAS dan RUU Narkotika Jadi Solusi Kelebihan Kapasitas di LapasĀ 
21-07-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan, Undang-undang tentang Pemasyarakatan (PAS) yang baru disahkan dan Revisi UU Narkotika menjadi solusi...