Bukhori Yusuf Dukung Pembentukan ‘Cyber Army’ MUI untuk Tertibkan Ulah ‘Buzzer’

22-11-2021 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf. Foto: Jaka/Man

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk Cyber Army untuk melawan pendengung atau buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyatakan dukungan atas rencana tersebut.

 

"Ketika berbagai konten negatif memiliki pendengungnya tersendiri yang bertugas menyebarluaskannya, maka sesungguhnya konten yang positif lebih berhak untuk disebarluaskan melalui keberadaan Cyber Army ini,” ucap Bukhori dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Senin (22/11/21). 

 

Politisi Fraksi PKS itu menyatakan pembentukan Cyber Army oleh MUI DKI bukan hal yang perlu dipermasalahkan sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku. Dirinya menilai pembentukan Cyber Army adalah keputusan yang tepat karena menjadi momentum bagi mereka yang memiliki perhatian pada kebajikan untuk menunjukan pemihakannya secara nyata dan terorganisir.  

 

"Tidak ada yang perlu dicemaskan jika MUI akhirnya mengambil sikap tegas dengan memanfaatkan media sosial sebagai medium perjuangan menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar dengan memperhatikan adab dan peraturan perundangan yang berlaku. Pasalnya, sepak terjang pendengung selama ini sudah berada dalam tahap yang mengkhawatirkan lantaran merusak demokrasi dan mengancam kohesi sosial di tengah masyarakat,” urainya.

 

Ulah para pendengung ini, lanjut Bukhori, terbukti telah menimbulkan ketegangan hingga pembelahan sosial di antara sesama anak bangsa akibat ujaran kebencian, fitnah, adu domba, penyampaian informasi sesat, dan tindakan perundungan terhadap pihak tertentu sehingga menggerus eksistensi nilai Persatuan Indonesia dalam Pancasila. 

 

Legislator dapil Jawa Tengah I itu menambahkan, rencana pembentukan Cyber Army oleh unsur masyarakat, yang dalam hal ini dinisiasi oleh MUI DKI, patut dilihat sebagai ikhtiar dari warga untuk warga dalam memelihara suasana kondusif dan mengembalikan kehangatan percakapan antar sesama warga negara. 

 

Disinggung terkait Fatwa MUI soal pendengung itu haram, Bukhori menekankan bahwa isu sentralnya bukan terletak pada persoalan pendengung dan bukan pendengung, tetapi soal pemihakan terhadap kebenaran. "Jadi kuncinya bukan pada persoalan buzzer atau bukan buzzer, tetapi terletak pada keberpihakan kita terhadap tegaknya nilai (value). Kebenaran harus di atas kebatilan dan kebenaran harus dibela," tegasnya. (ah/es) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi
09-08-2022 / KOMISI VIII
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 temuan diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT). Temuan...
Soal Timbunan Bansos di Depok, Ace Hasan: Mensos Jangan Lepas Tanggung Jawab
04-08-2022 / KOMISI VIII
Pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang terkesan enggan disalahkan dengan temuan timbunan bantuan sosial (bansos) Presiden Joko Widodo di...
DPR Minta Pemerintah Beri Penjelasan Terkait Temuan Bansos yang Ditimbun di Depok
04-08-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) harus buka suara dan menjelaskan...
Selly Andriany: Perundungan Terjadi Karena Rendahnya Kualitas SDM
03-08-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyatakan bahwa kasus perundungan atau bullying di kalangan anak-anak masih kerap terjadi...