IAHN Gde Pudja Perlu Perkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi

24-11-2021 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII Rachmat Hidayat saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII ke IAHN Gde Pudja di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (23/11/2021). Foto: Bianca/Man

 

Anggota Komisi VIII Rachmat Hidayat mengatakan mendorong penguatan dan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja. Menurut Rachmat, status perguruan tinggi yang berubah menjadi Institut sejak tahun 2020 tersebut, selama ini masih kurang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

 

"Jadi saya lihat ini kita buka-bukaan tadi, dia belum melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Harus didorong untuk melaksanakan itu," ujarnya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII ke IAHN Gde Pudja di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (23/11/2021). Dalam kunjungan tersebut, Tim Kunker berdialog dengan  para akademisi dan pemangku kepentingan di bidang perguruan tinggi keagamaan, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan bencana.

 

Politisi fraksi PDI-Perjuangan ini juga menilai, bahwa untuk dapat mewujudkan perguruan tinggi yang baik berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka IAHN Gde Pudja perlu memperkuat sisi internalnya. Mulai dari pengelolaan kampus, peningkatan mutu hingga pengelolaan sumber daya manusia di dalamnya. 

 

"Kampus itu harus kompak, untuk mengelola internalnya harus kompak, kalau tidak kompak bagaimana bisa masuk ke tujuannya, nggak mungkin kan? Maka saya tekankan harus kompak dulu, teamwork-nya. Jadi menempatkan orang pada posisi yang sebenarnya," imbuhnya. 

 

Untuk itu, legislator dapil Nusa Tenggara Barat II ini mengingatkan setiap perguruan tinggi harus bisa menjadi sumber mata air, bukan menara gading. "Karena air itu sumber kehidupan maka dia mengalir ke hilir, ke seluruh alam jagad semesta ini, artinya termasuk manusianya, kan gitu," pesannya. 

 

Rachmat menyampaikan, kendala yang kerap dihadapi akademisi IAHN Gde Pudja, diantaranya terkait masalah pendanaan yang kurang memadai, lahan kampus yang masih kurang memenuhi standar, hingga keluhan tentang lulusan Hukum Agama Hindu yang masih sulit diterima menjadi advokat. 

 

Menanggapi hal tersebut, Rachmat mengatakan Komisi VIII akan membantu memperjuangkan hal-hal yang masih menjadi kendala di IAHN Gde Pudja agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. "Apa yang kurang, apa hal-hal yang harus menjadi perhatian, supaya kita usahakan, kita perjuangkan. Misalnya kekurangan tanah, lahan, dan ada hal-hal lain yang menyangkut teknis pendidikan," tambahnya. 

 

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII juga menyalurkan bantuan Atensi Rehabilitas Sosial kepada anak yatim dan disabilitas. "Bantuan ini untuk dipergunakan sebaik-baiknya untuk pendidikan, tidak untuk dimakan saja, tapi untuk melanjutkan pendidikan mereka," tutupnya. (bia/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Minta Asrama Haji Jadi Tempat Karantina Jemaah Umrah
18-01-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Asli Chaidir meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengupayakan tempat karantina alternatifbagi jemaah umrah...
Anggota DPR Minta Presiden Lobi Raja Arab Saudi Demi Kepastian Jemaah Haji
17-01-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori meminta Presiden Joko Widodo untuk melobi Raja Arab Saudi demi memperoleh kepastian soal pemberangkatan...
Bukhori Pertanyakan Keputusan Pemerintah Berangkatkan Umrah Saat Angka Penularan Omicron Meningkat
17-01-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mempertanyakan keputusan pemerintah yang justru mengizinkan keberangkatan jemaah umrah di saat angka penularan virus...
Abdul Wachid Minta Menag Negosiasi dengan Arab Saudi terkait Haji 2022
17-01-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk melakukan negosiasi kepada Pemerintah Arab Saudi...