Sikapi Demo Buruh dengan Perbaikan Fundamental, Bukan Reaktif

27-11-2021 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Foto:Ridwan/rni

 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani meminta pemerintah untuk tidak merespon setiap aksi demonstrasi buruh terkait penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh sejumlah daerah baru-baru ini, dengan tindakan reaktif. Sebab, menurut Netty, setiap akhir tahun, kejadian tersebut seperti sebuah siklus yang terus berulang karena ada relasi yang tidak setara antara pekerja dan pemberi kerja.

 

“Kalau memang ini siklus yang berulang, seharusnya kita tidak meresponnya dengan tindakan reaktif. Justru dari tahun ke tahun harusnya ada perbaikan,” tegas Netty kepada Parlementaria, di sela-sela mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (26/11/2021).

 

Perbaikan tersebut haruslah bersifat fundamental. Yakni, selama ini paradigma yang terbangun di masyarakat adalah orang sekolah berpendidikan tinggi, lalu mendapat ijazah, kemudian menjadi pencari kerja (job seeker). Padahal, seharusnya, pesan Netty, sudah mulai diupayakan ada pergeseran paradigma agar bagaimana caranya masyarakat Indonesia menempuh pendidikan yang tidak berorientasi menjadi job seeker.

 

“Berarti harus ada strategi atau upaya untuk menciptakan pembuat lapangan kerja (job creator). Bagaimana caranya agar kita bisa melakukan peningkatan kapasitas (upscaling) untuk mencetak job creator? Agar kita bisa melakukan shifting dari job seeker menjadi job creator,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

 

Karena itu, Netty berharap kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar menyusun desain peta jalannya seperti apa terkait perubahan fundamental tersebut. Termasuk, untuk para pekerja di Kota Batam. “Karena kita mendengar Kota Batam ini luar biasa. Industrial belt yang luar biasa karena dekat dengan Singapura,” tambah legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII itu.

 

Netty berharap di tahun-tahun mendatang, relasi antara pekerja dan pemberi kerja semakin membaik, tidak timpang. Sehingga kalau pun ada demonstrasi, menurutnya, jumlahnya semakin menurun karena kesejahteraan buruh semakin meningkat. “Karena kita juga memahami yang namanya demonstrasi wajar, karena ada ruang dari konstitusi kita yang memberikan hak warga negara menyatakan pendapat,” tutup Netty. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IX Desak BPJS Ketenagakerjaan Lakukan Terobosan Peluasan Kepesertaan
20-01-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mendesak BPJS Bidang Ketenagakerjaan melakukan terobosan atau strategi dalam perluasan kepesertaan. Meskipun berdasarkan...
Hadapi Omicron, Anggota DPR Minta Batasi Akses Internasional
20-01-2022 / KOMISI IX
Daya tular Virus Covid-19 varian Omicron sangat cepat, sehingga pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah. Anggota Komisi IX DPR RI NettyPrasetiyanimeminta...
Komisi IX Pertanyakan Keputusan Pembekuan 12 Juta Peserta BPJS Kesehatan
20-01-2022 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI mempertanyakan soal keputusan pemerintah membekukan 12 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS bidang Kesehatan. Anggota...
Fasilitas Hotel Karantina Dikeluhkan Masyarakat, Netty: Harga Mahal Fasilitas Minim
20-01-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI NettyPrasetiyani meminta pemerintah agar mengawasi penerapan karantina di hotel yang banyak dikeluhkan masyarakat, baik terkait...