Guspardi Gaus Soroti Rendahnya Realisasi Serapan Belanja Daerah

29-11-2021 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyoroti masih rendahnya realisasi penyerapan belanja daerah.Foto: Arief/rni

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyoroti masih rendahnya realisasi penyerapan belanja daerah. Padahal realisasi APBD yang optimal menjadi salah satu penggerak roda perekonomian. Menurutnya, rendahnya realisasi belanja daerah karena kurangnya komitmen kepala daerah dalam pencarian anggaran. Seharusnya, setelah dilakukan pengesahan APBD, mestinya pemerintah daerah (pemda) sudah punya perencanaan terhadap bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam pencairan anggaran. 

 

"Kepala daerah harus punya perencanaan dan melakukan penataan secara komprehensif dan membuat skala prioritas terhadap pencairan anggaran dari program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD. Segala hambatan dan kendala sudah harus diantisipasi. Jadi tidak ada alasan terhadap terjadinya keterlambatan dalam pencairan anggaran," ujar Guspardi dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/11/2021).

 

Dikatakannya, kegiatan itu sudah menjadi agenda rutin tiap tahunnya. Karena sudah menjadi kegiatan rutin maka seharusnya sudah tahu dan mengerti akan kendala yang dihadapi dan mengupayakan agar tidak terulang kembali. Seperti keterlambatan proses tender yang berakibat terjadi penumpukan di bulan akhir tahun dan  dikebut di menit-menit akhir sebelum tutup buku. "Jadi, yang terpenting bagaimana  komitmen dari Bupati, Wali kota, dan Gubernur untuk segera merealisasikan anggaran dengan efektif  dan maksimal,” tutur Guspardi.

 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan agar pemda  melakukan perencanaan dengan matang. Penganggaran harus jelas, dan anggaran yang sudah ditetapkan agar dicairkan secara maksimal untuk kegiatan yang produktif, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Ia menyampaikan, jika sudah lewat bulan Desember dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) lebih dari 50 persen, tentu banyak yang dirugikan.

 

Jika sudah menjadi silpa, dana tersebut masuk kas daerah. "Silpa harus diserahkan Pemda menjadi anggaran tahun berikutnya. Kalau pencarian dana tidak maksimal, yang dirugikan adalah masyarakat. Sebab, kegiatan dan program yang sudah direncanakan tidak bisa dinikmati masyarakat dan sisa anggaran tentunya tidak bisa dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya," ujar legislator dapil Sumatera Barat II tersebut.

 

Oleh karena itu, sambung Guspardi, Kemendagari sebagai pembina kepala daerah diharapkan dapat melakukan supervisi pendampingan, mengawasi, dan menggenjot APBD untuk percepatan realisasi belanja daerah di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah).  "Pencairan ABPD harus dilakukan secara efektif dan optimal.  Bagi daerah yang serapannya tinggi dapat diberikan penghargaan dan yang rendah diberikan hukuman. Hal itu penting agar pemda serius dalam merealisasiakan pencairan anggaran di masing-masing daerahnya," pungkasnya.

 

Seperti diberitakan, dalam rakor mingguan pertama analisis dan evaluasi pada Senin, 22 November 2021,  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong Gubernur, Bupati, dan Wali kota agar menggenjot belanja daerah yang menjadi faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi. Dalam rapat terbatas kabinet pada 17 November 2021, Presiden Joko Widodo juga memberi arahan dan memerintahkan Mendagri Tito untuk mempercepat realisasi belanja APBD, khususnya di daerah dengan serapan belanja rendah. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Survei dan Hitung Cepat saat Pemilu Perlu Ditertibkan
03-10-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang keberadaan survei, jajak pendapat dan quick count...
Mardani Ali: Harus Ada ‘Win-win Solution’ Agar Tak Ada Gempa Masal Tenaga Honorer pada November 2023
29-09-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan harus ada terobosan dan keberanian yang membuat keputusan yangwin-win solutionuntuk menyelesaikan...
Komisi II Siapkan Tiga Kanal Solusi Terkait Penyelesaian Tenaga Honorer
29-09-2022 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyatakan DPR RI, terutama Komisi II saat ini tengah terus mencari jalan...
Perlu Ada Afirmasi Terkait Mekanisme Tes PPPK Bagi Tenaga Honorer
28-09-2022 / KOMISI II
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI mendengar sejumlah aspirasi Pemerintah Kabupaten Semarang untuk penyelesaian masalah tenaga honorer karena...