Komisi IV Terima Aspirasi terkait Perkara 20 Persen Lahan Plasma di Kalteng

29-11-2021 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan perwakilan Masyarakat dari Kalimantan Tengah yang terdiri dari Wakil Masyarakat Desa Teluk Bayur. Foto:Arief/rni

 

 

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin berharap permasalahan atas hak 20 persen lahan plasma untuk desa-desa di sekitar perkebunan sawit di Kalimantan Tengah segera diperjelas perkaranya. Apakah ini berkaitan dengan pelanggaran hukum atau belum terbayarkannya kompensasi akibat dampak pembangunan perusahaan.

 

Hal tersebut disampaikan Sudin saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan perwakilan Masyarakat dari Kalimantan Tengah yang terdiri dari Wakil Masyarakat Desa Teluk Bayur, Desa Derawa, Desa Durian Kait, Desa Tangga Batu, dan Desa Sukaraja di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Senin (29/11/2021). Sudin menekankan status lahan yang akan dijadikan lahan plasma harus dibereskan terlebih dahulu.

 

“Pertama harus punya tanah untuk di-plasmakan. Aturannya, masyarakat punya tanah lalu diserahkan kepada perusahaan untuk dibangun kebun plasma. Jika tanahnya pun tidak ada, maka saya rasa untuk memperoleh plasma akan agak sulit. Memang beberapa perusahaan ada yang nakal, walaupun warga telah menyerahkan tanahnya, tidak dijadikan plasma,” tanggap Sudin.


Pada saat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyatakan aspirasi yang telah disampaikan perlu ditelusuri terlebih dahulu dengan menyisir data dan fakta berkaitan kerusakan makam adat/leluhur sekaligus belum terlaksananya kewajiban plasma 20 persen oleh PT Sungai Ragit dan 20 persen PT Ciptatani Kumai Sejahtera. Hal ini jadi krusial sebagai dasar Komisi IV DPR RI untuk menindaklanjuti isu tersebut.


“Perkara ini perlu ditelusuri terlebih dahulu baru sambil dicarikan solusinya. Yang perlu diluruskan di sini apakah isu tersebut berkaitan pelanggaran hukum atau karena adanya ketimpangan yang mengakibatkan keadilan sosial,” terang Dedi.


Dirinya meminta setiap perwakilan desa memberikan waktu bagi Komisi IV DPR RI menelaah. Sehingga, solusi yang diberikan baik kepada desa sekaligus perusahaan bisa tepat serta efektif. “Tentu (setelah ini) kami mengundang perusahaan dengan aturan hukum yang terkait, kesalahannya apa, solusinya baiknya seperti apa. Ke depannya, bisa duduk bersama untuk penyelesaiannya,” tandas politisi Fraksi Partai Golkar itu. (ts/es)

 

SAKSIKAN VIDEO TERKAIT: KOMISI IV DPR RI RDPU DENGAN ELEMEN MASYARAKAT



  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cegah Kerusakan Hutan, Pengelolaan Hutan yang Lestari Harus Jadi Prioritas
19-01-2022 / KOMISI IV
Demi pengelolaan hutan yang lestari sekaligus memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema mengingatkan...
Khalid Minta ID FOOD Bangun Sinergitas Demi Jaga Stabilitas Pasokan Pangan Indonesia
17-01-2022 / KOMISI IV
Menanggapi peluncuran holding BUMN Pangan, Anggota Komisi IV DPR RI Khalid meminta agar ID FOOD segera membangun sinergitas dengan kementerian...
Harga Minyak Goreng Tinggi, Renny Astuti Minta Pemerintah Kaji Ulang Mekanisme DMO
17-01-2022 / KOMISI IV
Menanggapi kenaikan harga minyak goreng selama tiga bulan terakhir, Anggota Komisi IV DPR RI Renny Astuti meminta pemerintah melalui kementerian...
Komisi IV Minta ID FOOD dan Bulog Pastikan Kecukupan Pangan Tahun 2022
17-01-2022 / KOMISI IV
Memastikan ketahanan pangan Indonesia terwujud sepanjang tahun 2022, Ketua Komisi IV DPR Sudin menegaskan agar Perum Bulog dan ID FOOD...