Dedi Mulyadi Tegaskan Curah Hujan Tidak Bisa Jadi Akar Masalah Banjir Sintang

30-11-2021 / KOMISI IV

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. Foto: Dok/Man

 

 

Menanggapi penjelasan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rahabilitasi Hutan (Dirjen PDASRH) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menegaskan KLHK harus jujur dan transparan saat menjabarkan penyebab banjir Sintang di Kalimantan Barat yang berlangsung selama empat pekan. Menurutnya, alasan panjang sungai dan curah hujan yang tidak tertampung oleh daerah resapan tidak masuk akal untuk diterima sebagai akar masalah penyebab banjir Sintang.


“Yang Bapak sampaikan itu merupakan argumen akademis. Tapi publik sudah tahu lho Pak panjang sungai dari dulu tidak berubah. Yang berubah itu lebar sungai, kedalaman sungai akibat sedimentasi. Sedimentasi ini akibatnya dari penebangan hutan. Kalau KLHK tidak jujur memberikan jawaban sampai kapan pun ini tidak menyelesaikan masalah. Kan ini penyakit, jadi akui saja.” tegas Dedi pada Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I KLHK terkait rencana program/kegiatan TA 2022 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).

 

Dedi juga menekankan KLHK perlu memperhitungkan penyebab banjir Sintang akibat deforestasi hutan di sekitar wilayah banjir. Baginya, deforestasi yang tidak terkontrol bisa mempengaruhi daya tampung resapan air hujan. “Jawab dengan jujur. Kalau memang terjadi pengurahan jumlah hutan yang berdampak pada curah hujan yang tidak bisa tertampung lagi oleh kawasan hutan sehingga airnya cepat mengalir di tempat yang rendah, berapa kawasan yang mengalami penurunan? Berapa kawasan yang berubah jadi penambangan?” tanya Dedi.

 

Oleh karena itu, agar banjir ini tidak menjadi bencana yang berkepanjangan dan berulang, Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) tersebut berharap KLHK menguatkan koordinasi antar direktorat jenderal, memperketat izin, membuat relugasi yang lugas dan jelas, sekaligus menjalankan prinsip kerja dengan sebaik-baiknya tanpa dipengaruhi oleh kepentingan.


“KLHK harus bersikap tegas, sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi KLHK. Pembangunan ini tidak direkomendasikan karena akan mengakibatkan kerusakan. Jelasin berdasarkan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yang telah dikerjakan. Harus punya prinsip,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII tersebut. (ts/sf)

 

SAKSIKAN VIDEO TERKAIT: KOMISI IV DPR RI RDP DENGAN ESELON I KEMENTERIAN LHK



  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IV Bahas Dampak Lingkungan Pasca UU Ciptaker
28-06-2022 / KOMISI IV
Panja Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum(RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota (APKASI) di...
Sutrisno Minta Aliran-Aliran Penyebaran Virus PMK Harus Dibendung
27-06-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno meminta agar pemerintah membendung aliran-aliran yang dapat menyebarkan virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)....
Johan Rosihan Ingatkan KKP Soal Penangkapan Ikan Terukur, Harus Berdampak Kesejahteraan bagi Nelayan
24-06-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih sistematis merumuskan model pengelolaan penangkapan ikan...
Anggota Komisi IV Dukung Kebijakan KKP Dalam Penangkapan Ikan Terukur
23-06-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat mendukung kebijakan pemerintah dalam penangkapan ikan terukur untuk mengoptimalkan potensi ekonomi sumber...