Komisi III Soroti Penanganan Hukum Jakarta di Masa Pandemi

30-11-2021 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa saat memimpin pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran beserta jajarannya dan Kapolres se-Jakarta, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (29/11/2021). Foto: Azka/Man

 

Sistem penegakan hukum merupakan salah satu refleksi dari perwujudan prinsip dan nilai demokrasi yang menjamin kehidupan politik bangsa dan negara yang menjamin rasa adil dan persamaan di muka hukum. Oleh karena itu, dari  berbagai persoalan dalam penegakan hukum yang terjadi di DKI Jakarta yang  didapat melalui berbagai sumber, Komisi III DPR RI menyambangi Polda Metro Jaya untuk mendapatkan data  dan informasi untuk memaksimalkan hadirnya negara dalam membantu kesulitan masyarakat di masa pandemi.

 

“Persoalan yang terjadi di masyarakat dipengaruhi strategis global dan stagnasi ekonomi nasional akibat Covid-19 juga berdampak pada seluruh bidang kehidupan. Hal ini menjadi perhatian penting karena berdampak juga pada meningkatnya kejahatan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa saat memimpin pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran beserta jajarannya dan Kapolres se-Jakarta, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (29/11/2021).

 

Menyoroti berbagai persoalan hukum yang terjadi, Desmond menilai perlu adanya sinergisitas antara aparat penegak hokum, khususnya Polri dalam pencegahan penyebaran Covid-19 serta pelaksanaan PPKM level 1 hingga level 4 di seluruh wilayah Indonesia, khususnya DKI Jakarta, karena ini menyangkut arah dan kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. “Ini wujud dari komitmen Polri dalam mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Satgas PEN Bareskrim Polri punya misi untuk mendukung dan memastikan program tersebut terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan akuntabel,” jelas Desmond. 

 

Selain melakukan sinergisitas dengan institusi hukum, politisi Partai Gerindra itu juga mengimbau agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah  untuk melakukan upaya deteksi pencegahan apabila ada penyimpangan. “Bila ditemukan indikasi kesengajaan dalam perbuatan penyimpangan upaya penegakan hukum harus tetap dilakukan, karena alokasi anggaran negara sangat besar dalam pemulihan ekonomi nasional, jadi penyimpangan sekecil apapun harus dihindari dan dikawal institusi Polri,” pesan legislator daerah pemilihan Banten II tersebut. (azk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Soroti Over Kapasitas Lapas di Jambi
14-08-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh beserta Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI menyoroti tingginya...
Aboe Bakar Al Habsyi Apresiasi Kapolri Bubarkan Satgasus Polri
13-08-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah menghentikan...
Revisi KUHP Diharapkan Dapat Suburkan ‘Restorative Justice’
12-08-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mendorong seluruh aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, hingga Mahkamah Agung...
Eva Yuliana Apresiasi Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Untuk Cegah Penggunaan Narkoba
12-08-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mengatakan, letak geografis Jambi yang berada di sentral Pulau Sumatera, kerap dimanfaatkan pengedar...