Bank Indonesia Perlu Berperan dalam Pengawasan ‘Cryptocurrency’

30-11-2021 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin Mohamad Said dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021). Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin Mohamad Said menegaskan Bank Indonesia perlu berperan maksimal dalam pengawasan perdagangan aset digital atau cryptocurrency. Pengawasan itu diperlukan untuk mengantisipasi munculnya masalah ilegal di tengah tren kripto yang digandrungi masyarakat Indonesia saat ini.

 

“Sekarang ini, perkembangan crypto sangat luar biasa dan animo masyarakat tidak bisa dibendung lagi. Jika tidak cepat dilakukan antisipasi, ditakutkan munculnya masalah ilegal yang selama ini terjadi dan merugikan masyarakat,” ujar Muhidin dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

 

Muhidin mengungkapkan, berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, pada tahun 2021 ini telah tercatat 7,4 juta penduduk Indonesia yang ikut serta dalam cryptocurrency dengan nilai transaksi sebesar Rp478,5 trilliun. “Perkembangannya sangat luar biasa dibandingkan tahun 2020 yang transaksinya hanya Rp65 triliun rupiah,” imbuh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.

 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sambung Muhidin, cryptocurrency di satu sisi diakui sebagai pembayaran yang sah serta diatur oleh Bappebti. Maka, politisi Partai Golkar itu menilai pandangan dan peran BI terkait cryptocurrency ini perlu diketahui publik.

 

"Sehingga, masyarakat tidak akan terjebak dalam situasi yang buruk. Karena sekarang ini ramai diskusi cryptocurrency dan karena ramai tentu ada yang menarik. Sehingga, nantinya masyarakat tidak akan terjebak dan yang ilegal bisa menjadi legal serta membantu masyarakat kita,” tandas Muhidin.

 

Sebagaimana diketahui, Komisi XI DPR RI menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan kepada dua calon Deputi Gubernur BI yang diusulkan Presiden Joko Widodo, yakni Juda Agung dan Aida S. Budiman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI, Presiden RI mengusulkan nama-nama calon Deputi Gubernur BI kepada Pimpinan DPR RI berdasarkan nama yang direkomendasikan oleh Gubernur BI. (pun,mld/sf)

 

SAKSIKAN VIDEO TERKAIT : KOMISI XI DPR RI FIT AND PROPER TEST CALON DEPUTI GUBERNUR BI



  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemerintah Tak Langgar UU Terkait Dana untuk IKN
19-01-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asanmengingatkan pemerintah agar penggunaan dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) memperhatikan undang-undang yang...
Komisi XI Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan KAP Pemeriksa Laporan Keuangan BPK
17-01-2022 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 3 calon Kantor Akuntan Publik (KAP)...
Puteri Komarudin: Program KUR untuk Alumni Program Kartu Prakerja Genjot Roda Perekonomian
14-01-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengapresiasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menyasar alumni program Kartu Prakerja. Hal...
Misbakhun Optimis Target Penerimaan Pajak 2022 Bisa Tercapai
02-01-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai target penerimaan pajak di APBN 2022 juga akan bisa tercapai sebagaimana capaian...