Komisi IV Minta Sengketa Lahan PG Jatitujuh dengan Masyarakat Segera Diselesaikan

30-11-2021 / KOMISI IV

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. Foto: Dok/Man

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai permasalahan sengketa di lahan Hak Guna Usaha (HGU) Pabrik Gula (PG) Jatitujuh, di Majalengka, Jawa Barat bisa dihentikan, jika ada keterlibatan semua pihak.  Dedi mengatakan, merujuk kepada putusan Mahkamah Agung (MA), PT Rajawali Nusatara Indonesia (RNI) merupakan perusahaan induk dari PG Jatitujuh yang memiliki hak pengelolaan atas tanah. Karena itu, PG Jatitujuh memiliki kewenangan untuk mengolah lahan secara terbuka.

 

"Ruang untuk melakukan pengelolaan itu harus didorong secara terbuka. Saya meminta negara memiliki peran," kata Dedi saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke PG Jatitujuh, di Majalengka, Jawa Barat, Selasa (30/11/2021). Peran negara tersebut, ujar Dedi, bisa diartikan kepala daerah yang memiliki andil dalam hal kesejahteraan masyarakat sebagai imbas dari pengolahan tanah itu. 

 

"Negara memiliki peran itu adalah bupati, para camat, dan para kepala desa. Mereka memiliki peran untuk mendorong masyarakatnya berpartisipasi menjadikan areal ini sebagai areal untuk membangun kesejahteraan dengan pola kemitraan," ujar Kang Dedi, sapaan akrab politisi Partai Golkar tersebut.

 

Dalam hal kemitraan, tutur Kang Dedi, bisa dilakukan dengan pendekatan keadilan. Bagi masyarakat, mereka sudah seharusnya melakukan penggarapan lahan secara sungguh-sungguh. "Karena pendekatan (keadilan) itu maka setiap orang harus terdata dengan baik. Sehingga pabrik gula itu nanti memiliki data komprehensif. Areal ini, namanya (pengelola) ini, alamatnya di sini, dan (data itu) bisa diakses. Itu namanya keterbukaan," tuturnya.

 

"Kalau itu sudah dilakukan, maka tidak akan ada lagi orang ribut persoalan lahan penguasaan hak atas tanah," ucap mantan Bupati Purwakarta dua periode ini. Terkait ada pihak-pihak yang disinyalir ingin mengubah jenis garapan, Dedi mengatakan, harus sesuai tujuan dari HGU.

 

Jika HGU nya untuk tebu, maka mutlak harus digunakan untuk menanam Tebu. "Tetapi juga kan orang tidak bisa mengubah sekaligus. Bisa dilakukan pendekatan secara persuasif, humanistik, dan berikan tawaran. Petani itu kan kalau diberikan tawaran bahwa ini lebih menguntungkan, pasti ikut kok," ujar Kang Dedi. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masuk Musim Giling 2022, Andi Akmal Pasluddin Minta Tekan Impor Gula
18-05-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah menekankan importasi produk gula guna mencapai target produksi gula dalam...
Komisi IV: Perlu Langkah Strategis Atasi PMK
17-05-2022 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rinimenilai penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkit sejumlah hewan ternak di...
Sesalkan Penangkapan Massal Petani Sawit, Johan Rosihan Desak Pemerintah Bersikap Adil
17-05-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyesalkan tindakan aparat keamanan yang melakukan penangkapan terhadap puluhan petani kelapa sawit di...
Komisi IV: Kementan Perlu Ambil Langkah Cepat Tekan Penyebaran PMK Ternak
13-05-2022 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Pertanian (Kementan) segera ambil langkah untuk menekan penyebaran penyakit mulut-kuku...