Rahmad Handoyo Imbau PPKM Level 3 Nataru Lebih dari Sepekan

02-12-2021 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto: Arief/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengimbau agar PPKM Level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) diterapkan lebih dari sepekan. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pemudik yang melakukan ‘curi start’ sebelum PPKM diberlakukan pada 24 Desember 2021.

 

“Untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 pada libur Nataru, perlu dilakukan PPKM Level 3 lebih dari sepekan agar tidak ada yang mencuri start mudik, dan betul-betul mengurangi mobilitas masyarakat,” kata Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (2/12/2021).

 

Dalam Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, PPKM Level 3 Nataru berlangsung dari tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Rahmad menilai perlu ada upaya yang lebih dalam memperketat pergerakan orang untuk mengurangi risiko lonjakan kasus.

 

“Baik itu pembatasan di tempat wisata, aktivitas di mal, kemudian larangan mudik dan cuti bagi ASN/PNS hingga pegawai swasta, pengawasannya harus dilakukan secara menyeluruh,” tutur Anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini.

 

Rahmad juga meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan transportasi darat yang relatif susah dikendalikan. Tak hanya angkutan umum, namun juga kendaraan pribadi seperti mobil dan motor. “Semoga dengan pemberlakuan ganjil-genap, termasuk di tol, dapat mengurangi pergerakan orang. Perlu juga diawasinya jalur-jalur tikus agar setiap pergerakan orang dapat terdeteksi,” tambahnya.

 

Ia mengingatkan pentingnya koordinasi pihak-pihak terkait. Rahmad merinci mulai dari pemangku kebijakan dan aparat, hingga penyelenggara industri perdagangan, industri transportasi, industri hospitality dan pariwisata, pengurus gereja dan panitia Natal, serta pengurus rumah ibadah lainnya. “Jangan sampai terjadi lagi lonjakan kasus kematian dan infrastruktur kesehatan yang lumpuh seperti yang terjadi usai libur Idul Fitri lalu,” tegasnya.

 

Meski begitu, Rahmad meminta pemerintah tetap bersiap apabila terjadi lonjakan kasus usai libur Nataru seperti yang telah diprediksi oleh sejumlah pakar. Apalagi dengan adanya varian baru virus Corona, Omicron, yang memiliki tingkat penularan lebih tinggi.

 

“Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat dan fasilitas kesehatan harus tetap bersiap dengan segala kemungkinan terburuk. Selain pencegahan, langkah persiapan tetap dibutuhkan agar kita sudah ready bila kondisi pandemi kembali memburuk,” ujar Rahmad.

 

Saat ini pemerintah sudah melarang pelaku perjalanan dari sejumlah negara di Afrika memasuki Indonesia sebagai antisipasi terjadinya imported case Omicron. Rahmad menilai, pemerintah perlu menambah daftar negara di luar Afrika yang telah terdeteksi keberadaan Omicron di wilayahnya.

 

“Hong Kong sudah lebih dulu dilarang. Namun untuk Belanda, Singapura, Malaysia, Italia, Jerman, Israel, Belgia, Inggris, Republik Ceko, Australia, Perancis, dan Kanada juga perlu dipertimbangkan untuk pembatasan masuk karena diketahui telah ada kasus Omicron,” imbau legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.

 

Sementara itu kepada masyarakat, Rahmad meminta agar tidak perlu panik terhadap Omicron. Walaupun belum diketahui apakah varian baru Covid-19 ini sudah masuk ke Indonesia atau belum, ia mengatakan protokol kesehatan yang ketat dan vaksinasi bisa membantu masyarakat.

 

“Tidak perlu takut, dan tetap tenang. Pastikan saja tetap disiplin protokol kesehatan. Dan bagi yang belum divaksin, segera mendaftarkan diri sehingga bisa lebih aman dari paparan Covid-19,” tutup Rahmad. (rdn/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kendalikan Pandemi, Komisi IX Minta Kemenkes Siapkan Sistem Kesehatan
19-01-2022 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honorismendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan kesiapan sistem kesehatan di seluruh wilayah dan...
Komisi IX Minta Pemerintah Lakukan Perbaikan Tata Kelola Vaksin
19-01-2022 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI mempertanyakan tata kelola hingga ketersediaan vaksin Covid-19 yang diimpor sepanjang tahun lalu oleh pemerintah. Pertanyaan itu...
Cegah Penularan Omicron, Pemerintah Diminta Sinergikan Seluruh Kebijakan Mitigasi
19-01-2022 / KOMISI IX
Dalam rangka pengendalian varian Omicron, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk mensinergikan seluruh kebijakan mitigasi pengendalian pandemi di...
Harga Obat Naik di Atas HET, Komisi IX Minta Kemenkes Lakukan Pengawasan
17-01-2022 / KOMISI IX
Harga jual obat-obatan di perusahaan BUMN Kimia Farma kembali dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, harga di pasaran mencapai 200 persen lebih tinggi...