Nurhayati Apresiasi Program Pendampingan Calon Pasutri Kota Tangerang untuk Atasi ‘Stunting’

01-12-2021 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (30/11/2021). Foto: Hira/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati mengapresiasi program pendampingan terhadap calon pasangan suami istri (pasutri) yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang. Menurutnya, itu adalah suatu langkah preventif yang berpeluang berhasil dalam mengatasi stunting di Kota Tangerang. Berdasarkan data elektronik pencatatan laporan gizi berbasis masyarakat di Kota Tangerang pada 2020, angka stunting pada balita di Kota Tangerang, tercatat di angka 9,65 persen.

 

Angka tersebut berada di bawah ambang batas untuk stunting versi World Health Organization (WHO) sebesar 20 persen. “Pasutri yang yang akan menikah  diberikan pelatihan atau pengetahuan mengenai gizi, mengenai mengandung, melahirkan itu saya apresiasi,” terang Nurhayati di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (30/11/2021).

 

Dalam kesempatan yang sama, politisi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu juga menyoroti intervensi pemerintah Kota Tangerang dalam menangani stunting. Ia menilai, paparan yang disampaikan perlu penjelasan lebih mendalam karena kurang dijelaskan mengenai mekanisme dan teknis dalam penanganannya di masyarakat.

 

“Ya tetapi, seperti pakai intervensi dengan makanan itu. Seperti apa makanannya? Karena makanan yang harus diberikan itu kan bukan hanya satu kali dalam satu hari atau satu minggu, tetapi setiap hari. Anak itu sudah harus mengkonsumsi makanan dan sehari tiga kali selama berapa bulan kan begitu,” lanjut Nurhayati.

 

Nurhayati melanjutkan, penanganan stunting dengan intervensi secara langsung menurutnya akan memberikan dampak yang lebih terasa. Selain itu, menurutnya, stunting ini tidak hanya dinilai dari aspek pertumbuhan anak, melainkan juga perkembangannya.

 

“Apakah perkembangan kognitifnya perkembangan otaknya sesuai tidak dengan umurnya. Jadi itu juga bisa mengukur anak itu sudah cukup gizi atau tidak kita dikarenakan kita ketahui kalau anak tidak sehat anak kurang gizi kurang cerdas kurang bisa,” sambungnya.

 

Dirinya berharap, pemerintah daerah ke depan dapat lebih konsen terhadap masalah stunting, karena anak anak merupakan generasi penerus bangsa. “Anak-anak harus sehat, dan biasanya gizi buruk itu dimulai dari masa dia dikandung. Pada saat dia dikandung, itu sudah mulai ada potensi untuk gizi buruk apabila ibunya tidak mempunyai knowledge, pengetahuan mengenai gizi,” tutupnya. (hal/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IX Desak BPJS Ketenagakerjaan Lakukan Terobosan Peluasan Kepesertaan
20-01-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mendesak BPJS Bidang Ketenagakerjaan melakukan terobosan atau strategi dalam perluasan kepesertaan. Meskipun berdasarkan...
Hadapi Omicron, Anggota DPR Minta Batasi Akses Internasional
20-01-2022 / KOMISI IX
Daya tular Virus Covid-19 varian Omicron sangat cepat, sehingga pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah. Anggota Komisi IX DPR RI NettyPrasetiyanimeminta...
Komisi IX Pertanyakan Keputusan Pembekuan 12 Juta Peserta BPJS Kesehatan
20-01-2022 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI mempertanyakan soal keputusan pemerintah membekukan 12 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS bidang Kesehatan. Anggota...
Fasilitas Hotel Karantina Dikeluhkan Masyarakat, Netty: Harga Mahal Fasilitas Minim
20-01-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI NettyPrasetiyani meminta pemerintah agar mengawasi penerapan karantina di hotel yang banyak dikeluhkan masyarakat, baik terkait...