Komisi II Terima Audiensi DPRD Rokan Hilir dan Surabaya

02-12-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal. Foto: Dok/Man

 

Komisi II DPR RI menerima audiensi dengan DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD Kota Surabaya. Dalam audiensi yang digelar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) itu, kedua DPRD tingkat kabupaten/kota tersebut menyampaikan aspirasinya seputar permasalahan yang dihadapi dari Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan persoalan pemekaran desa di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. 

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan keluhan yang disampaikan khususnya seputar Perpres sudah menjadi perhatian banyak pihak. "Kami juga akan sampaikan ke pihak terkait mudah-mudahan akan ditemukan solusinya," terangnya saat RDPU berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (2/12/2021). 

 

Seperti yang diketahui, Perpres Nomor 33 Tahun 2020 mengatur seputar standar harga satuan regional yang meliputi satuan biaya seperti: honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan. Keberadaan Perpres adalah respon pemerintah karena kondisi pandemi, sehingga butuh penyesuaian anggaran belanja negara. 

 

Menurut Syamsurizal, Komisi II DPR RI akan berusaha menyampaikan aspirasi dari DPRD tingkat kabupaten/kota terkait keberadaan Perpres tersebut. Sebab menurutnya aktivitas konstitusional anggota dewan tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi pengawasannya cukup berat, namun tidak diimbangi dengan sokongan standar harga satuan yang mumpuni. 

 

Dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengakui bahwa Perpres tersebut cenderung membatasi ruang gerak DPRD tingkat kabupaten/kota. Namun ia juga memaklumi karena keberadaan perpres tersebut merespon kondisi pandemi yang tengah melanda negara ini. 

 

Sementara soal pemekaran desa, Rifqi berharap ke depannya ada prosedur yang akuntabel terkait pengajuan desa baru. Sudah seharusnya pemerintah memiliki standar operasional yang jelas agar ada acuannya dan pengajuan wilayah desa atau kelurahan yang baru dapat terukur dan terkelola dengan baik. (ah/es) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Apresiasi Kinerja Timsel Calon Anggota KPU dan Bawaslu
19-01-2022 / KOMISI II
Komisi II DPR RI mengapresiasi dan berterima kasih kepada Tim Seleksi calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 yang telah...
Junimart Girsang Ungkap Modus Operandi Mafia Tanah
18-01-2022 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, kejahatan mafia tanah saat ini sudah bersifat extraordinary crime dan dengan...
Pemerintah Diminta Buat Regulasi Uji Kelayakan Penjabat Kepala Daerah
18-01-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah melakukan inovasi untuk mengisi jabatan kepala daerah yang kosong karena Pilkada...
Antisipasi Kekacauan, Anggota DPR Nilai Presiden Perlu Terbitkan Perppu Pilkada 2024
16-01-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda menilai Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait...