Bambang Hermanto: F-PG Setujui Naskah Perubahan RUU Jalan

01-12-2021 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Hermanto menyampaikan pandangan fraksinya kepada Menteri PUPR dan Kementerian lainnya terkait pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi dan Presiden dan pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I atas RUU Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12/2021). Foto: Arief/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Hermanto mewakili Fraksi Partai Golkar (F-PG) menyetujui perubahan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Bambang Hermanto mengungkapkan, dibutuhkan perubahan atas undang-undang tersebut mengingat berbagai permasalahan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan jalan yang belum dapat diakomodir oleh UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

 

“Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, F-PG menyatakan setuju terhadap revisi UU tentang perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan untuk disahkan menjadi UU,” ungkap Bambang mewakili F-PG, dalam raker Komisi V dengan Menteri PUPR dan Kementerian lainnya terkait pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi dan Presiden dan pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I atas RUU Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

 

Bambang memaparkan tiga poin RUU Jalan dari F-PG. Pertama, pengambilalihan wewenang pembangunan jalan daerah provinsi, kabupaten atau kota diserahkan kepada Pemerintah Pusat. Diungkapkannya, intervensi pusat melalui APBN dalam peningkatan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas jalan hingga ke pelosok negeri merupakan terobosan penting. Sebab, selama ini pemerintah daerah memiliki kemampuan terbatas dalam melakukan pembangunan jalan baru serta perawatan jalan di daerah.

 

Poin kedua, sambung Bambang, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap kaum disabilitas. Terutama, tandas Bambang Hermanto, dengan membangun sarana dan prasarana yang dapat memudahkan mereka sebagai pengguna jalan. Selanjutnya poin ketiga, ia memberikan masukan tentang pengaturan tarif tol yang menjadi ranah pemerintah.

 

"Dalam pelaksanaannya,perlu mempertimbangkan kemampuan membayar bagi pengguna jalan, keuntungan biaya operasional, kelayakan investasi, dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. Sedangkan dalam hal kenaikan tarif, pemerintah dapat melakukan penyesuaian tarif diluar dua tahun sekali,” tutup legislator daerah pemilihan Jawa Barat VIII itu. (pun,dty/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi V Terima Aspirasi DPRD Kabupaten Barru Sulsel terkait Pembangunan Infrastruktur
26-01-2023 / KOMISI V
Komisi V DPR RI menerima audiensi dari jajaran DPRD Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Audiensi tersebut terkait dengan beberapa pembangunan infrastruktur,...
Ditjen SDA PUPR Diingatkan Segera Evaluasi Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air dan Sarana Pengendali Banjir
26-01-2023 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mengingatkann Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PUPR untuk segera mengadakan evaluasi...
Legislator Ingatkan Badan Kebijakan Transportasi Segera Analisis Harga Tiket Pesawat Ideal
25-01-2023 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid mengingatkan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera melakukan analisa kebijakan berkaitan...
PUPR Diminta Koordinasi dengan Ditjen Perhubungan Darat dan Korlantas Atasi Kerusakan Jalan Nasional
24-01-2023 / KOMISI V
Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Binamarga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat...