Bambang Hermanto: F-PG Setujui Naskah Perubahan RUU Jalan

01-12-2021 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Hermanto menyampaikan pandangan fraksinya kepada Menteri PUPR dan Kementerian lainnya terkait pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi dan Presiden dan pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I atas RUU Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12/2021). Foto: Arief/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Hermanto mewakili Fraksi Partai Golkar (F-PG) menyetujui perubahan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Bambang Hermanto mengungkapkan, dibutuhkan perubahan atas undang-undang tersebut mengingat berbagai permasalahan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan jalan yang belum dapat diakomodir oleh UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

 

“Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, F-PG menyatakan setuju terhadap revisi UU tentang perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan untuk disahkan menjadi UU,” ungkap Bambang mewakili F-PG, dalam raker Komisi V dengan Menteri PUPR dan Kementerian lainnya terkait pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi dan Presiden dan pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I atas RUU Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

 

Bambang memaparkan tiga poin RUU Jalan dari F-PG. Pertama, pengambilalihan wewenang pembangunan jalan daerah provinsi, kabupaten atau kota diserahkan kepada Pemerintah Pusat. Diungkapkannya, intervensi pusat melalui APBN dalam peningkatan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas jalan hingga ke pelosok negeri merupakan terobosan penting. Sebab, selama ini pemerintah daerah memiliki kemampuan terbatas dalam melakukan pembangunan jalan baru serta perawatan jalan di daerah.

 

Poin kedua, sambung Bambang, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap kaum disabilitas. Terutama, tandas Bambang Hermanto, dengan membangun sarana dan prasarana yang dapat memudahkan mereka sebagai pengguna jalan. Selanjutnya poin ketiga, ia memberikan masukan tentang pengaturan tarif tol yang menjadi ranah pemerintah.

 

"Dalam pelaksanaannya,perlu mempertimbangkan kemampuan membayar bagi pengguna jalan, keuntungan biaya operasional, kelayakan investasi, dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. Sedangkan dalam hal kenaikan tarif, pemerintah dapat melakukan penyesuaian tarif diluar dua tahun sekali,” tutup legislator daerah pemilihan Jawa Barat VIII itu. (pun,dty/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kerap Terdampak Banjir, Komisi V Terima Audiensi Warga Bojongkulur
19-05-2022 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi menyampaikan rasa prihatin terhadap bencana banjir yang terus berulang di Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor,...
Negara Harus Hadir Atasi Penderitaan Banjir Warga Bojongkulur Kabupaten Bogor
19-05-2022 / KOMISI V
Komisi V DPR RI menerima audiensi Kepala Desa Bojongkulur Kabupaten Bogor, bersama dengan Komunitas Peduli Sungai Cileungsi - Cikeas (KP2C)....
Jangan Bebani Rakyat dengan Kenaikan Tarif KRL
18-05-2022 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat beranggapan, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menaikkan tarif dasar KRL Commuter...
Dedi Wahidin Salurkan Bantuan Program BSPS Kepada Warga Cirebon dan Indramayu
13-05-2022 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Dedi Wahidi menyalurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini diperuntukan pembangunan rumah tinggal...