Desa Wisata Sebagai Penyangga Destinasi Wisata Prioritas dan Super Prioritas

01-12-2021 / KOMISI X

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Desa Wisata/Kampung Tematik Komisi X DPR RI dengan pakar pariwisata di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (1/12/2021). Foto: Jaka/Man

 

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan terkait desa wisata atau kampung tematik, belum diperlukan rekayasa dari pemerintah pusat. Namun lebih kepada inisiatif atau prakarsa dari kepemimpinan dan warga desa. 

 

“Belum perlu ada rekayasa dari pemerintah pusat lalu memobilisasi, atau semacam pemaksaan dalam rangka untuk membuat desa wisata. Saya rasa belum perlu sejauh itu,” kata Huda dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Desa Wisata/Kampung Tematik Komisi X DPR RI dengan pakar pariwisata di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (1/12/2021).

 

Terkait peran yang bisa diambil oleh pemerintah pusat terkait isu desa wisata ini, Huda mengusulkan agar desa wisata sebagai penyangga destinasi prioritas dan super prioritas. Dengan isu tersebut diharapkan bisa menjawab berbagai persoalan efek dari destinasi-desrinasi wisata besar kita. 

 

"Harus diakui, benefit dari warga sekitar dari destinasi prioritas dan super prioritas di sini belum dapat sama sekali. Jadi kita membayangkan ketika, dikembangkan desa-desa penyangga destinasi prioritas dan super prioritas kita itu. Ini bisa menjawab benefit yang selama ini tidak didapatkan oleh masyarakat sekitar,” ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. 

 

Huda mencontohkan beberapa kenyataan yang dilihat sendiri oleh Komisi X DPR RI saat berkunjung ke Labuan bajo, NTT, beberapa waktu lalu. Ketika destinasi super prioritas ini sudah mendekati progres yang diharapkan. Namun yang didapat masyarakat sekitar Labuan bajo sangat minim sekali. Pasalnya tidak bisa juga dipaksakan seluruh warga desa di sekitar Labuan bajo menjadi karyawan atau staf di destinasi wisata prioritas tersebut.

 

“Pasti sangat terbatas. Hal ini tentu harus menjadi concern semua pihak. Sehingga yang paling memungkinkan menurut saya adalah mendorong lahirnya desa-desa wisata penyanggah di sekitar destinasi wisata prioritas dan super prioritas yang sedang digalakan oleh pemerintah. Dan ini PR (pekerjaan rumah) lanjutan kita bersama dari agenda kita sebelumnya terkait destinasi besar yang ada di Indonesia,” tutup Huda. (ayu/sf) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Panahan Dulang Emas di SEA Games, Hetifah Apresiasi PERPANI
19-05-2022 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan cabang olahraga panahan menyumbang mendali emas pada SEA...
Komisi X Dukung Perlunya Regulasi untuk Profesi Pramuwisata
18-05-2022 / KOMISI X
Komisi X DPR RI mendukung usulan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPP HPI) terkait perlunya regulasi untuk menjamin keberlanjutan...
Selesaikan Masalah Pramuwisata, Zainuddin Maliki Dukung Usulan Revisi UU Kepariwisataan
18-05-2022 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mendukung usulan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai langkah dalam...
Djohar Arifin Minta Penguatan Perguruan Tinggi Sebelum Menuju ‘World Class University’
18-05-2022 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin meminta perguruan tinggi di Indonesia untuk memperkuat kampusnya dengan membantu membiayai studi...