Desa Wisata Sebagai Penyangga Destinasi Wisata Prioritas dan Super Prioritas

01-12-2021 / KOMISI X

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Desa Wisata/Kampung Tematik Komisi X DPR RI dengan pakar pariwisata di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (1/12/2021). Foto: Jaka/Man

 

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan terkait desa wisata atau kampung tematik, belum diperlukan rekayasa dari pemerintah pusat. Namun lebih kepada inisiatif atau prakarsa dari kepemimpinan dan warga desa. 

 

“Belum perlu ada rekayasa dari pemerintah pusat lalu memobilisasi, atau semacam pemaksaan dalam rangka untuk membuat desa wisata. Saya rasa belum perlu sejauh itu,” kata Huda dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Desa Wisata/Kampung Tematik Komisi X DPR RI dengan pakar pariwisata di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (1/12/2021).

 

Terkait peran yang bisa diambil oleh pemerintah pusat terkait isu desa wisata ini, Huda mengusulkan agar desa wisata sebagai penyangga destinasi prioritas dan super prioritas. Dengan isu tersebut diharapkan bisa menjawab berbagai persoalan efek dari destinasi-desrinasi wisata besar kita. 

 

"Harus diakui, benefit dari warga sekitar dari destinasi prioritas dan super prioritas di sini belum dapat sama sekali. Jadi kita membayangkan ketika, dikembangkan desa-desa penyangga destinasi prioritas dan super prioritas kita itu. Ini bisa menjawab benefit yang selama ini tidak didapatkan oleh masyarakat sekitar,” ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. 

 

Huda mencontohkan beberapa kenyataan yang dilihat sendiri oleh Komisi X DPR RI saat berkunjung ke Labuan bajo, NTT, beberapa waktu lalu. Ketika destinasi super prioritas ini sudah mendekati progres yang diharapkan. Namun yang didapat masyarakat sekitar Labuan bajo sangat minim sekali. Pasalnya tidak bisa juga dipaksakan seluruh warga desa di sekitar Labuan bajo menjadi karyawan atau staf di destinasi wisata prioritas tersebut.

 

“Pasti sangat terbatas. Hal ini tentu harus menjadi concern semua pihak. Sehingga yang paling memungkinkan menurut saya adalah mendorong lahirnya desa-desa wisata penyanggah di sekitar destinasi wisata prioritas dan super prioritas yang sedang digalakan oleh pemerintah. Dan ini PR (pekerjaan rumah) lanjutan kita bersama dari agenda kita sebelumnya terkait destinasi besar yang ada di Indonesia,” tutup Huda. (ayu/sf) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Putra Nababan Apresiasi Kinerja dan Dorong Optimalisasi PEN pada Kemenparekraf
25-01-2022 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan mengapresiasi kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) dalam upaya menyalurkan serapan anggaran...
Legislator Nilai Potensi Ekonomi Kreatif Dapat Dikembangkan
24-01-2022 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot menyoroti pertambahan nilai ekonomi kreatif Indonesia merupakan potensi yang dapat dikembangkan di...
Bahasa Daerah Penting Dikembangkan
20-01-2022 / KOMISI X
Keberadaan bahasa daerah di sekolah-sekolah di daerah sangat penting dikembangkan untuk menjaga kelestarian bahasa daerah sekaligus kearifan lokal. Menjaga kekayaan...
IPP Tahun 2020 Mengalami Penurunan
20-01-2022 / KOMISI X
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada 2020 mengalami penurunan signifilan dibanding 2019. IPP pada 2019 sebesar52,61 menjadi 51,00 di tahun 2020....