Desa Wisata Sebagai Penyangga Destinasi Wisata Prioritas dan Super Prioritas

01-12-2021 / KOMISI X

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Desa Wisata/Kampung Tematik Komisi X DPR RI dengan pakar pariwisata di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (1/12/2021). Foto: Jaka/Man

 

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan terkait desa wisata atau kampung tematik, belum diperlukan rekayasa dari pemerintah pusat. Namun lebih kepada inisiatif atau prakarsa dari kepemimpinan dan warga desa. 

 

“Belum perlu ada rekayasa dari pemerintah pusat lalu memobilisasi, atau semacam pemaksaan dalam rangka untuk membuat desa wisata. Saya rasa belum perlu sejauh itu,” kata Huda dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Desa Wisata/Kampung Tematik Komisi X DPR RI dengan pakar pariwisata di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (1/12/2021).

 

Terkait peran yang bisa diambil oleh pemerintah pusat terkait isu desa wisata ini, Huda mengusulkan agar desa wisata sebagai penyangga destinasi prioritas dan super prioritas. Dengan isu tersebut diharapkan bisa menjawab berbagai persoalan efek dari destinasi-desrinasi wisata besar kita. 

 

"Harus diakui, benefit dari warga sekitar dari destinasi prioritas dan super prioritas di sini belum dapat sama sekali. Jadi kita membayangkan ketika, dikembangkan desa-desa penyangga destinasi prioritas dan super prioritas kita itu. Ini bisa menjawab benefit yang selama ini tidak didapatkan oleh masyarakat sekitar,” ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. 

 

Huda mencontohkan beberapa kenyataan yang dilihat sendiri oleh Komisi X DPR RI saat berkunjung ke Labuan bajo, NTT, beberapa waktu lalu. Ketika destinasi super prioritas ini sudah mendekati progres yang diharapkan. Namun yang didapat masyarakat sekitar Labuan bajo sangat minim sekali. Pasalnya tidak bisa juga dipaksakan seluruh warga desa di sekitar Labuan bajo menjadi karyawan atau staf di destinasi wisata prioritas tersebut.

 

“Pasti sangat terbatas. Hal ini tentu harus menjadi concern semua pihak. Sehingga yang paling memungkinkan menurut saya adalah mendorong lahirnya desa-desa wisata penyanggah di sekitar destinasi wisata prioritas dan super prioritas yang sedang digalakan oleh pemerintah. Dan ini PR (pekerjaan rumah) lanjutan kita bersama dari agenda kita sebelumnya terkait destinasi besar yang ada di Indonesia,” tutup Huda. (ayu/sf) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fahmi Alaydroes: Guru Jadi Ujung Tombak Seluruh Aktivitas Pendidikan
26-09-2022 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes menyatakan guru sebagai ujung tombak dari seluruh aktivitas pendidikan, lantaran guru merupakan garda...
Gaji Guru P3K Tertunggak 9 Bulan, Ratih Megasari: Kemendikbud Ristek Harus Respon Cepat
26-09-2022 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru memintaKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek)bergerak cepat menanggapi keluhan seringnya...
RUU Kepariwisataan Hadirkan Tata Kelola Baru Pariwisata yang Komprehensif dan Berkelanjutan
26-09-2022 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo menjelaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan yang saat ini sedang direvisi akan menghadirkan...
Andreas Hugo: RUU Kepariwisataan Permudah Turis Asing di Imigrasi
25-09-2022 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan revisi Undang-Undang (UU) tentang Kepariwisataan akan mempermudah turis asing ke Indonesia...