Dewi Asmara Ingatkan Perbedaan Penanganan Kasus ‘Stunting’ di Desa dan Kota

02-12-2021 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka pengawasan percepatan penanganan stunting di Kota Tangerang, Banten, Selasa (30/11/2021). Foto: Hira/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara mengingatkan bahwa penanganan kasus stunting antara di desa dengan kota tidaklah sama. Sehingga dirinya meminta agar pemerintah melakukan pendekatan berdasarkan latar pada keluarga di masing-masing wilayah tersebut.

 

“Penanganan stunting di kota dengan di desa itu tidak sepenuhnya sama. Karena untuk kota, corak masyarakatnya berbeda. Umumnya struktur masyarakat di kota itu banyak yang bekerja,” ujar Dewi ketika ditemui Parlementaria di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka pengawasan percepatan penanganan stunting di Kota Tangerang, Banten, Selasa (30/11/2021).

 

Anggot Fraksi Partai Partai Golkar DPR RI ini melanjutkan, pada masyarakat di perkotaan, umumnya para perempuan yang memiliki anak menjadi pekerja di pabrik pabrik atau di perusahaan. Sehingga kekurangan gizi pada anak terjadi akibat dari pola asuh anak yang hanya diserahkan begitu saja ketika dititipkan kepada pengasuhnya atau bahkan tetangganya.

 

Kemudian pada masyarakat di desa, umumnya orang tua hadir dan dekat anak setiap harinya, namun kemampuan ekonomi menjadi penyebab anak mengalami stunting dan gizi buruk. “Bisa saja kekurangan gizi itu akibat pola asuh anak yang hanya diserahkan begitu saja kepada mbak-mbaknya, pada tetangga. Tentunya pola asuh dalam memberikan makanan ‘yang penting anak tidak rewel', jangan-jangan hanya diberikan nasi dengan kerupuk saja,” seloroh legislator dapil Jawa Barat IV tersebut.

 

Tak hanya itu, Dewi mengungkapkan banyak sekali masyarakat di perkotaan yang bekerja, mencari informasi pengasuhan anak melalui telpon pintar, dan mengonsumsi informasi yang ternyata hoaks. Pola hidup masyarakat di kota, yakni yang menghabiskan waktu dengan bekerja, sehingga ketika pulang sudah merasa lelah, yang memungkinkan informasi pengasuhan anak yang diperoleh tersebut tidak tersaring.

 

“Sudah mulai ada (info) dari handphone, tapi kan secara pendidikan kan tidak begitu merata. Jadi mungkin kadang kadang informasinya juga tidak begitu benar,” sambungnya. Sehingga Dewi menilai, upaya yang ditempuh dengan cara pemerintah mengadakan pendekatan kepada masyarakat. Pendekatan tersebut dengan melibatkan lurah setempat maupun RT/RW pada akhir pekan ketika masyarakat tidak bekerja di kantor.

 

Pendekatan tersebut dapat berupa penyuluhan, seperti pemahaman mengenai pola makan bayi dan balita yang sehat, pola asuh yang baik dan sistem sanitasi yang bersih sehingga hidup di lingkungan yang sehat. Sehingga, informasi seperti itu dapat tersampaikan. “Jadi perbedaannya stunting pada dan desa bukan semata mata tingkat ekonomi, tetapi lebih kepada pola asuh, pola didik, informasi yang harus diberikan,” tutupnya. (hal/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Minta PTM 100 Persen Dievaluasi, Netty: Kekhawatiran Orang Tua Harus Dipertimbangkan
27-01-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengkhawatirkan kesehatan peserta didik yang mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen seiring...
Anggota DPR Desak Kemenkes Lakukan Konsultasi Publik dalam Pembahasan KDK
25-01-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati mendesak Kementerian Kesehatan sebagai leading sector di bidang kesehatan untuk secara intensif melakukan...
Arzetti Bilbina Pertanyakan Ketersediaan Kamar Rawat Inap Pasien BPJS Kesehatan
25-01-2022 / KOMISI IX
Ketersediaan kamar rawat inap bagi pasien BPJS Kesehatan yang sesuai dengan kelasnya, banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Hal ini pula yang...
Linda Megawati Nilai Pemerintah Harus Berkomitmen Libatkan Masyarakat dalam UU Cipta Kerja
25-01-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Linda Megawati menilai secara material substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja banyak...