Wujudkan Zero ODOL, Anggota DPR Nilai UPPKB se-Indonesia Perlu Dievaluasi

03-12-2021 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama saat mengikuti Tim Kunspek Komisi V DPR RI ke UPPKB Kabupaten Serang, Banten, Kamis (2/12/2021). Foto: Nadia/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menuturkan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) belum terlalu efektif. Karena posisi jembatan timbang yang memang berada di ruas jalan Nasional tidak dapat menjangkau kendaraan-kendaraan bermuatan berat yang melalui jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota, sehingga akhirnya jalan-jalan tersebut lebih mudah rusak.

 

Saat mengikuti Tim Kunspek Komisi V DPR RI ke UPPKB Kabupaten Serang, Banten, Kamis (2/12/2021), ia juga juga menyoroti sumber daya manusia serta teknologi yang ada di UPPKB. Ke depan, ia meminta harus ada evaluasi dan dibuatkan formula yang tepat terkait keberadaan jembatan timbang.

 

"Ya memang problemnya mulai dari SDM di unit sebesar ini hanya ada satu pegawai yang berstatus PNS selebihnya itu pegawai kontrak. Di sisi lain, kita juga tidak boleh membatasi orang untuk  memanfaatkan jalan tapi harus dicari formula yang tepat agar jalan ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin mampu menahan beban yang besar dengan ukuran yang juga besar tapi juga tidak merusak jalan. Saya kira ini akan kita evaluasi dalam UU LLAJ," paparnya.

 

Sementara Angggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras menilai kondisi pelayanan UPPKB Cikande ini justru sangat memprihatinkan. Menurutnya, ini adalah cerminan dari jembatan timbang yang ada di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Cikande yang perlu dilakukan reformasi total jembatan timbang jika memang Kementerian Perhubungan ingin mencapai target Zero ODOL pada tahun 2023.

 

"Karena tentu harus dibarengi dengan kemampuan personal dan peralatan yang memadai. Kalau petugas-petugas lapangan saja sangat terbatas, bagaimana caranya bisa memantau dengan sekian ratus ribu kendaraan yang harus mereka awasi. Daerah kita ini cukup luas, Banten saja yang luasnya cukup luar biasa dan hanya beberapa titik saja yang ada jembatan timbang, dan ini ke depan tentu harus ada reformasi yang harus dilakukan," ungkapnya.

 

Diketahui UPPKB Cikande saat ini memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari Jumlah PNS 1 Pegawai, Jumlah PPNPN 17 Pegawai, dengan pembagian penugasan Kepala UPPKB 1 orang, Penimbangan Kendaraan Bermotor 6 Orang, Pencatatan Penerimaan, Penyimpanan, Inventarisasi dan Pengeluaran Barang 2 orang, Administrasi Perkantoran 1 Orang dan Pengatur Lalu Lintas 7 orang juga Teknologi Informasi 1 Orang.

 

UPPKB Cikande memiliki platform penimbangan dengan dua jumlah landasan dengan kapasitas 60 dan 80 ton. sarana dan prasarana juga masih sangat minim sekali. Sementara kegiatan pemeriksaan kendaraan barang di UPPKB Cikande pada Tahun 2021 sebanyak 1.949 kendaraan diperiksa, 1.459 kendaraan yang melanggar, dan 491 kendaraan yang tidak melanggar. (ndy/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi V Meminta Evaluasi Berkala pada Pelayanan Jasa Aplikasi Ojol
10-08-2022 / KOMISI V
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta adanya evaluasi berkala terhadap penerapan aturan baru kenaikan tarif ojek online (ojol). Khususnya,...
Kenaikan Tarif Ojol Harus Dibarengi dengan Peningkatkan Pelayanan dan Jaminan Keselamatan
10-08-2022 / KOMISI V
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan perusahaan aplikasi ojek online (ojol) agar meningkatkan pelayanan seiring dengan tarif ojol yang...
Membangun Kereta Api Harus dengan Perhitungan yang Cermat  
10-08-2022 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady mengatakan sudah mencermati laporan yang disampaikan Balai Kereta Api, tentang proyek kereta...
Andi Iwan Terus Berupaya Memaksimalkan Realisasi Aspirasi Rakyat
09-08-2022 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) mengungkapkan akan terus berupaya berbuat maksimal untuk kepentingan dan...