Muhidin: Dana Otsus Aceh Layak Diteruskan

03-12-2021 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said saat berdiskusi dengan Gubernur Aceh dan para bupati/wali kota se-Aceh, di Pendopo Gubernuran Aceh, Kamis (2/12/2021). Foto: Eko/nvl

 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said mengungkapkan, alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh layak dilanjutkan karena sangat berkontribusi terhadap pembangunan di Aceh.

 

Hal ini disampaikannya usai berdiskusi dengan Gubernur Aceh dan para bupati/wali kota se-Aceh, di Pendopo Gubernuran Aceh, Kamis (2/12/2021).  "Dana Otsus Aceh telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Aceh layak untuk diteruskan," tegas Muhidin.

 

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut berharap agar Pemda Aceh mempersiapkan laporan dan evaluasi Otsus dengan baik. "Pemprov Aceh harus bisa meyakinkan bahwa pemanfaatan Dana Otsus benar benar memberikan manfaat yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh," jelas Muhidin.  

 

Pada kesempatan yang sama anggota Banggar DPR RI dari dapil Aceh HM. Salim Fakhry dan Nasir Jamil berkomitmen untuk mengusulkan kepada DPR RI agar segera memulai pembahasan mengenai Dana Otsus, sehingga kesinambungan pembangunan yang menggunakan Dana Otsus bisa terus berlanjut. "Kami percaya pemerintah arief dan bijaksana dalam memandang keberlanjutan Dana Otsus bagi Aceh," ujar Salim.

 

Senada dengan usulan tersebut, Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyatakan akan mempersiapkan laporan yang terkait dengan penggunaan Dana Otsus selama ini, termasuk juga hasil evaluasi pemerintah daerah. "Bahkan kami siap jika Pemerintah merubah pola pengalokasian dana yang berbasis proyek," ungkap Nova.

 

Terkait dengat Otsus, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemeterian Keuangan Astera Primanto Bhakti menjelaskan agar pemerintah daerah segera mengajukan usulan perpanjangan Dana Otsus. "Kami berharap Pemerintah Aceh bisa meyakinkan dan menunjukkan kinerja pengelolaan Dana Otsus lebih baik, sehingga bisa membantu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya," ungkap Astera. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Said Abdullah: Larangan Ekspor Batu Bara Berdampak Turunnya Devisa Negara
03-01-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai, pelarangan ekspor batu bara yang dilakukan pemerintah pada 1-31 Januari 2022...
Said Abdullah: Pemerintah Perlu Pastikan Ketersediaan Cadangan Batu Bara Nasional
03-01-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M. H. Said Abdullah menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan batu bara nasional...
Hadapi Tantangan ke Depan, Said Minta Pemerintah Antisipasi Aset Kripto
31-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H. Said Abdullah mengatakan Indonesia ke depan akan menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah,...
Prediksi Ketidakpastian Keuangan Global, Banggar DPR Minta Pemerintah Lakukan Mitigasi
31-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Tidak hanya di Indonesia, pasar keuangan global diprediksi mengalami ketidakpastian pada tahun 2022 akibat pandemi Covid-19. Ketidakpastian itu mengakibatkan sejumlah...