Komisi VI Minta Kejelasan PT Antam Rugi Rp159 Miliar pada LKTT 2021

03-12-2021 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuariana. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuariana meminta kejelasan atas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang mencatatkan kerugian hingga Rp159 miliar pada Laporan Kinerja Tengah Tahun (LKTT) 2021. Sebab, menurut Nevi, emiten BUMN tambang emas dan nikel ini sebagai perusahaan terbuka dan pernah mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Sehingga, aspek transparansi dan profesionalisme keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Karena PT Antam ini kan perusahaan terbuka, bagaimana akhirnya tidak bisa mengatasi masalah yang timbul dalam perjalanan? Karena kita juga harus mempertanggungjawabkan uang negara yang sudah diberikan pada PT Antam,” jelas Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi PT Antam, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/2021).

 

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini menguraikan terjadi perubahan LKTT 2020 terpublikasikan pada 3 Agustus 2020 yang mencatat bahwa anak perusahaan PT Inalum ini mencatatkan keuntungan Rp84,82 miliar. Namun, dalam LKTT 2021, di mana disajikan kembali LKTT 2020 tersebut, ternyata PT Antam catatkan rugi Rp159,4 miliar.

 

Angka ini sekaligus mengkoreksi laporan sebelumnya yang mencatatkan laba bersih sebesar Rp 1,6 triliun pada Semester I-2020. “Nah ini bagaimana PT Antam berusaha mengatasi kerugian tersebut? dan tentu lagi-lagi kita tidak bisa memainkan bisnis ini karena Antam pernah mendapatkan PNM,” tegas Nevi.

 

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai sebagian besar BUMN yang merugi karena salah tata kelola. Hal itu karena laba perusahaan dipakai untuk pembiayaan anak dan cucu perusahaan. “Saya tanya, PT Antam punya cucu perusahaan enggak? Bapak alirkan kemana laba dan rugi itu ke cucu perusahaan yang mana?” tanya politisi Partai NasDem ini.

 

Diketahui, dalam penjelasan Sekretaris Perusahaan PT Antam, Yulan Kustiyan, beberapa waktu lalu menjelaskan penyajian kembali LKTT tersebut untuk memenuhi kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 8 yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 8 tersebut mengatur tentang peristiwa setelah periode pelaporan, di mana perusahaan membukukan peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan yang diselaraskan dengan laporan keuangan konsolidasian tahunan 2020 yang diaudit. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Minta Audit Menyeluruh Terhadap Pengadaan Batu Bara oleh PLN
15-01-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Amin menginginkan adanya audit secara menyeluruh terhadap pengadaan batu bara oleh PT PLN (Persero). Hal...
Rudi Hartono Bangun Dukung Menteri BUMN Laporkan Kasus Korupsi Garuda Indonesia
13-01-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku sangat mendukung dan menghargai langkah yang diambil oleh Menteri Badan Usaha...
Rafli dukung Erick Thohir Laporkan Dugaan Korupsi Garuda
12-01-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Rafli mendukung upaya Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengurai berbagai permasalahan yang menerpa perusahaan pelat...
Komisi VI Dukung Upaya Bersih-Bersih Garuda Indonesia oleh Menteri BUMN
12-01-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengapresiasi sekaligus mendukung upaya Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyelesaikan kasus hukum...