Komisi VII Tekankan Indonesia Mampu Hasilkan EBT Handal dan Mandiri

05-12-2021 / KOMISI VII

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto bertukar cinderamatan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT Vena Energy di Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (4/12/2021). Foto: Saum/Man

 

Tidak ingin rakyat Indonesia terus-menerus mengandalkan fosil sebagai sumber energi utama, Komisi VII DPR RI menekan pentingnya menghasilkan energi baru terbarukan (EBT) yang handal dan mandiri (clean and renewable energy). Hal ini jadi penting agar seluruh wilayah Indonesia secara mandiri memiliki akses sumber energi yang dihasilkan berdasarkan potensi energi yang dimiliki oleh daerah tersebut 

 

Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT Vena Energy di Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (4/12/2021). Peninjauan PLTS dilakukan bertujuan untuk menemukan sekaligus belajar dari best practices guna mendorong terciptanya energi alternatif di Indonesia. 

 

"Kunjungan ini bertujuan untuk menemukan dan mempelajari dari best practices di lapangan. Komisi VII DPR sangat concern dengan clean and renewable energy. Saat ini kita tahu kita sedang ke arah sana." terang Sugeng.

 

Komitmen menghasilkan EBT bukan sekadar omongan belaka. Dirinya menjelaskan Indonesia turut terlibat dan menandatangani Paris Agreement. Kemudian, perjanjian tersebut ditegaskan dengan ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim.

 

Tentu, ia menegaskan, serangkaian kebijakan ini menjadi bukti komitmen Indonesia untuk memperoleh energi bersih, handal, dan mandiri tanpa tergantung sumber fosil. "Kita semua akan menekan serendah mungkin emisi karbon. Energi baru dan terbarukan bukan pilihan, itu keharusan,” tegas Sugeng. 

 

Walaupun pengembangan PLTS masih perlu menghadapi tantangan seperti terbatasnya lahan untuk membangun infratruktur PLTS, politisi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem) itu tetap optimis hal tersebut bisa dihadapi dengan menerapkan sistem floating. Sehingga, infrastruktur tenaga surya bisa memanfaatkan danau atau laut untuk menyerap energi surya. 

 

Oleh karena itu, Sugeng meyakini Indonesia mampu beralih menuju EBT sebagai sumber utama energi. Baginya, Indonesia dianugerahi sumber daya alam di mana ada potensi membangun PLTS yang dapat mengakselerasi target bauran EBT sebesar 23 persen di tahun 2025 hingga 31 persen di tahun 2050. Di sektor perindustrian juga terdapat Kelompok RE100 yang merupakan kelompok perusahaan global yang berkomitmen untuk menggunakan 100 persen energi terbarukan bagi kegiatan operasional mereka. 

 

"Tidak ada alasan. Indonesia harus memiliki energi baru terbarukan yang bersih tentu dan bisa diakses oleh rakyat. Apalagi di tengah komitmen dunia dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon,” tandas legislator dapil Jawa Tengah VIII tersebut. 

 

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI didampingi  jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), di antaranya Dirjen Ketenagalistrikan serta Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Lalu, Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Alat Elektronika Kementerian Perindustrian, Dirut Vena Energy, Direksi PT PLN, Kepala PLTS Likupang, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, sekaligus Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara. (ts/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sugeng Suparwoto: Pemerintah Tidak Serius Buat Vaksin Merah Putih
17-01-2022 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan, Komisi VII DPR RI menjadi saksi bahwa pemerintah tidak mempunyai niat serius...
Dugaan ‘Illegal Mining’, Komisi VII akan Panggil Pihak-Pihak Terkait
17-01-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menegaskan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak...
Komisi VII Desak Kementerian ESDM Tidak Berlakukan DMO Batu Bara Berdasarkan Harga Pasar
14-01-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengusulkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar harga batu bara...
Komisi VII Tolak Usulan BLU untuk Batu Bara
14-01-2022 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI menolak usulan penerapan skema Badan Layanan Umum (BLU) dalam kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara...