Muhidin: Butuh Kesepahaman Kelola TKDD

06-12-2021 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulteng Ma'mur Amin di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (6/12/2021). Foto: Husen/nvl

 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said menegaskan, butuh kesepahaman yang utuh antara pemerintah pusan dan daerah untuk mengelola anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Banggar berkomitmen memantau terus pelaksanaan TKDD ini, karena sangat strategis untuk pembangunan daerah.

 

Muhidin menyampaikan hal tersebut di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (6/12/2021). Banggar menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulteng Ma'mur Amin dan para bupati/wali kota se-Sulteng untuk membincang TKDD. Pertemuan dengan para kepala daerah ini diharapkan mampu membangun kesepahaman antara pusat dan daerah.

 

"Kami juga punya komitmen untuk terus memantau pelaksanaan TKDD di seluruh Indonesia, agar pelaksanaan TKDD bisa lebih baik dan berkualitas yang akan mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," terang Muhidin dalam pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut penting, agar para kepala daerah mengetahui dengan jelas persoalan TKDD sekaligus mencari solusi pengelolaan TKDD.

 

Sementara itu Ma'mun Amir mengungkapkan Provinsi Sulteng memiliki dilema tersendiri. Satu sisi memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi dana bagi hasil (DBH) yang diterima belum mencerminkan potensinya. Pertumbuhan ekonomi Sulteng mencapai 10,21 persen atau lebih tinggi dari nasional, tetapi angka kemiskinan dan penganggurannya tinggi. Di sinilah pusat harus memberikan kewenangan lebih besar bagi daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya. (mh/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Banggar Usulkan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa
21-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Agung Widyantoro mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian dan memikirkan tentang penguatan kelembagaan pemerintahan desa....
Banggar: Pelanggan 900 VA Masuk Kategori Terima Subsidi Listrik
19-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan sampai saat ini para pelanggan listrik yang berdaya 450 VA dan...
Ketua Banggar Luruskan Isu Penghapusan Daya Listrik 450 VA
19-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meluruskan isu penghapusan daya listrik 450 VA. Said menjelaskan, saat rapat Banggar...
Mercy Barends Tekankan Penyelesaian Subsidi BBM Harus Menyeluruh
12-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Polemik penyelesaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) membutuhkan penanganan komprehensif dari hulu ke hilir. Semua lapisan masyarakat harus dipastikan bisa...