Komisi III dan Pemerintah Sepakati RUU Kejaksaan Dibawa ke Rapat Paripurna

06-12-2021 / KOMISI III

Ketua Komisi III Bambang Wuryanto. Foto: Eot/Man

 

Komisi III DPR RI bersama dengan Pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dibawa ke sidang paripurna. Keputusan tingkat I telah diambil, dan seluruh fraksi menyatakan setuju RUU Kejaksaan untuk disahkan dalam paripurna terdekat. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja antara Komisi III yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Bambang Wuryanto dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Senin (6/12/2021).

 

Sebelumnya Bambang Wuryanto meminta persetujuan agar RUU Kejaksaan dapat dibawa ke rapat paripurna terdekat. "Pemerintah telah menyampaikan pendapat akhirnya, fraksi-fraksi sudah menyampaikan pendapat akhirnya. Kami memohon persetujuan untuk membawa nanti naskah ini ke dalam rapat paripurna terdekat, setuju?" tanya Bambang. "Setuju," jawab para Anggota Komisi III yang terdiri dari lintas fraksi yang hadir di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.

 

Bambang menjelaskan, RUU tersebut telah dibahas dalam tingkat panitia kerja (panja). Dia mengungkapkan, dalam RUU Kejaksaan terdiri dari 379 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) , di antaranya 166 DIM bersifat tetap, 65 DIM bersifat perubahan substansi, 74 DIM bersifat perubahan redaksional, 76 DIM dihapus dan 6 DIM bersifat penambahan norma. "Pada  tanggal 15 November 2021 telah dilaksanakan rapat kerja dengan perwakilan pemerintah dan pada rapat tersebut pemerintah memberikan DIM dan diputuskan pembacaan DIM dalam tingkat panja," papar Bambang.

 

Pembahasan DIM RUU Kejaksaan dilaksanakan pada 23 sampai 24 November 2021. Kemudian dilanjutkan di tingkat timus dan timsin tanggal 2 sampai 4 Desember 2021.  Ketua Panja RUU Kejaksaan Adies Kadir menyampaikan ada beberapa perubahan, penyesuaian dan penambahan substansi dalam pembahasan RUU Kejaksaan, satu di antaranya mengenai syarat usia pengangkatan jaksa.

 

"Usia minimal pengangkatan jaksa. Sebagai penyesuaian dengan pergeseran dunia penddidikan yang semakin cepat dan muda dalam menyelesaikan pendidikan sarjananya, sekaligus untuk memberikan kesempatan karir yang lebiblh panjang, panja menyepakati perubahan syarat usia menjadi jaksa menjadi berumur paling rendah 23 tahun dan paling tinggi 30 tahun pada pasal 9," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR RI tersebut.

 

Sementara itu, di kesempatan yang sama Menkumham Yasonna Laoly mewakili Presiden Joko Widodo, menyampaikan dengan keputusan tersebut diharapkan RUU Kejaksaan bisa menguatkan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai lembaga yang bertugas di bidang penuntutan. "Dengan demikian Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekusaan kehakiman dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara efektif terutama di bidang penutuntan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan," ungkap Menkumham Yasonna. (eko,ah/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Taufik Basari: PPHN Penting Sebagai Upaya Keberlanjutan Pembangunan
16-08-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyatakan saat ini DPR RI dan MPR RI sedang melakukan kajian usulan menghadirkan...
Anggota Komisi III Apresiasi Pidato Kenegaraan Presiden Singgung Masalah Penegakan Hukum dan HAM
16-08-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden terutama terkait isu penegakan hokum dan Hak Asasi Manusia...
Komisi III Soroti Over Kapasitas Lapas di Jambi
14-08-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh beserta Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI menyoroti tingginya...
Aboe Bakar Al Habsyi Apresiasi Kapolri Bubarkan Satgasus Polri
13-08-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah menghentikan...